Berita

KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Proyek Jalan-Jembatan BPJN Maluku 2024

×

KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Proyek Jalan-Jembatan BPJN Maluku 2024

Sebarkan artikel ini
Gambar (Ist).

NUSATODAY.ID – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Maluku (GEMMA-Jakarta) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bilangan Jakarta Selatan, Jumat, (01/08/25). Lalu

Mereka mendesak KPK segera turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proyek preservasi jalan dan jembatan tahun anggaran 2024 di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku.

Zulkarnain R., Koordinator GEMMA-Jakarta, mengatakan proyek tersebut merupakan program strategis yang berdampak langsung pada keselamatan publik dan pertumbuhan ekonomi. Namun, menurutnya, ada indikasi bahwa anggaran tidak digunakan sebagaimana mestinya.

“Proyek jalan dan jembatan itu sangat krusial. Kalau anggarannya diselewengkan, maka infrastruktur yang dibangun bisa tidak layak dan membahayakan,” tegas Zulkarnain.

Ia meminta KPK segera menyelidiki dua pejabat kunci yang dinilai bertanggung jawab: Toce Leuwol (Kasatker PJN Wilayah II Maluku) dan David M. Samosir, ST., MT. (Kasatker PJN Wilayah III Maluku).

Ini Deretan Tuntutan GEMMA-Jakarta ke KPK:

  1. Usut Tuntas Proyek Jalan di BPJN Maluku
    GEMMA meminta KPK menyelidiki penggunaan anggaran preservasi jalan dan jembatan di BPJN Maluku TA 2024 secara menyeluruh.

  2. Periksa Proyek di Wilayah II Maluku
    Termasuk proyek-proyek seperti Bula–Masiwang, Pasahari–Kobisonta, Tamilou–Haya–Laimo–Tehoru, hingga Saleman–Besi–Wahai dan Pasahari yang diduga bermasalah.

  3. Audit Proyek di Wilayah III Maluku
    GEMMA menyoroti kondisi proyek sepanjang 21,34 km di Kei Kecil serta jembatan di kawasan Wemar yang dinilai tidak berkualitas dari segi bahan baku dan pelaksanaan.

  4. Copot Pejabat Terkait
    Mereka juga mendesak Kementerian PUPR untuk segera mencopot Kasatker PJN Wilayah II dan III BPJN Maluku.

Aksi ini menjadi sorotan karena menyuarakan keprihatinan publik atas potensi kebocoran anggaran infrastruktur, yang kerap menjadi ladang korupsi. KPK pun didesak tak tinggal diam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *