NUSATODAY.ID – Istilah “mafia tambang” mulai mencuat di Indonesia pada awal 2000-an, beriringan dengan lonjakan harga komoditas global seperti batu bara, emas, nikel, dan tembaga.
Di tengah peluang keuntungan besar, muncul jaringan pengusaha, oknum pejabat, dan aparat yang memanfaatkan celah hukum untuk menguasai sumber daya tambang secara ilegal atau dengan cara setengah legal.
Mereka menjalankan operasi tambang tanpa izin resmi, memalsukan dokumen, atau mengatur izin dengan lobi politik. Akibatnya, negara kehilangan pendapatan besar, lingkungan rusak, dan konflik sosial meledak di berbagai daerah.
Kronologi dan Perkembangan Mafia Tambang di Indonesia
2000–2005: Awal Munculnya Istilah “Mafia Tambang”
-
Lonjakan harga batu bara dan emas di pasar global memicu aktivitas tambang liar di Kalimantan, Sumatera, dan Papua.
-
Minimnya pengawasan dari pemerintah daerah pasca-Otonomi Daerah (UU No. 22/1999) memberi ruang lebar bagi kepala daerah untuk mengeluarkan izin tambang tanpa prosedur ketat.
-
Muncul praktik “jual beli izin” dan penyalahgunaan dokumen kuasa pertambangan.
2006–2010: Era Emas Batu Bara dan Kasus Kalimantan Timur
-
Permintaan batu bara global, terutama dari Tiongkok dan India, membuat tambang ilegal menjamur.
-
Kasus Besar 2010 – Batu Bara Kaltim
Pemerintah menemukan lebih dari 1.400 titik tambang ilegal di Kalimantan Timur. Banyak lubang tambang dibiarkan terbuka, menyebabkan banjir dan tanah longsor.
Kerugian negara ditaksir triliunan rupiah per tahun dari hilangnya pajak dan royalti.
2011–2015: Masuknya Skema Izin Usaha Pertambangan (IUP)
-
Pemerintah mulai memberlakukan sistem IUP untuk menggantikan Kuasa Pertambangan.
-
Namun, mafia tambang beradaptasi: memalsukan dokumen izin, mengubah status lahan, dan bekerja sama dengan aparat lokal.
-
Laporan WALHI dan ICW menemukan banyak IUP dikeluarkan di kawasan hutan lindung dan tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
2016–2018: Kasus Freeport dan Skandal Kobalt di Kongo
-
2017 – Polemik Freeport
PT Freeport Indonesia berseteru dengan pemerintah terkait perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga. Dugaan adanya lobi politik memperkeruh suasana. -
2018 – Skandal Kobalt Kongo
Investigasi internasional mengungkap tambang kobalt ilegal yang mempekerjakan anak-anak dan menggunakan kerja paksa. Kobalt sangat dibutuhkan untuk baterai ponsel dan kendaraan listrik.
2019–2022: Tambang Nikel dan Tragedi Vale Brasil
-
2019 – Tragedi Vale di Brasil
Bendungan tambang bijih besi milik Vale runtuh di Brumadinho, menewaskan lebih dari 250 orang. Penyidikan mengungkap dugaan manipulasi laporan keamanan. -
2022 – Tambang Nikel Ilegal di Sulawesi Tenggara
Kepolisian menyita puluhan alat berat dari lokasi tambang ilegal. Beberapa pejabat daerah diduga terlibat.
Kasus ini membuktikan bahwa jaringan mafia tambang masih aktif meski regulasi sudah lebih ketat.
Dampak Mafia Tambang di Indonesia
-
Kerugian Ekonomi Besar
-
Potensi kehilangan penerimaan negara dari sektor tambang mencapai triliunan rupiah per tahun.
-
Penjualan hasil tambang ilegal sering dilakukan melalui jalur ekspor gelap.
-
-
Kerusakan Lingkungan
-
Lubang bekas tambang menyebabkan banjir, longsor, dan pencemaran air.
-
Ekosistem hutan tropis dan habitat satwa langka terancam punah.
-
-
Konflik Sosial dan Politik
-
Sengketa lahan antara perusahaan, masyarakat adat, dan penambang lokal.
-
Meningkatnya kekerasan di daerah tambang akibat perebutan wilayah.
-
-
Menurunnya Kepercayaan Publik
-
Keterlibatan oknum pejabat dalam mafia tambang membuat masyarakat ragu pada komitmen penegakan hukum.
-
Pelajaran dari Sejarah Mafia Tambang
Sejarah panjang mafia tambang membuktikan bahwa kekayaan alam bisa menjadi berkah atau bencana. Tanpa transparansi, penegakan hukum yang konsisten, dan pengawasan yang ketat, tambang akan tetap menjadi lahan subur bagi praktik ilegal.
Pemerintah perlu membangun sistem pemantauan digital, memperkuat sanksi, dan melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan.
-
Aparat kepolisian mengungkap operasi tambang nikel tanpa izin di Sulawesi Tenggara. Puluhan alat berat disita dan sejumlah oknum disebut terlibat, termasuk pejabat daerah.
Kasus Mafia Tambang di Luar Negeri
-
Kongo – Skandal Kobalt (2018)
Di Republik Demokratik Kongo, investigasi internasional mengungkap praktik penambangan kobalt ilegal yang melibatkan kerja paksa dan eksploitasi anak-anak. Komoditas ini krusial untuk baterai ponsel dan kendaraan listrik, sehingga nilainya sangat tinggi di pasar global. -
Brasil – Kasus Vale dan Bencana Bendungan (2019)
Perusahaan tambang Vale di Brasil terseret skandal besar setelah bendungan tambang bijih besi jebol di Brumadinho, menewaskan lebih dari 250 orang. Meski beroperasi legal, penyelidikan menemukan dugaan manipulasi laporan keamanan.
Dampak Mafia Tambang
Mafia tambang bukan hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tapi juga mengancam lingkungan, memicu konflik sosial, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sejarah mafia tambang menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam membutuhkan transparansi, penegakan hukum tegas, dan pengawasan yang berkelanjutan. Tanpa itu, kekayaan alam justru bisa menjadi sumber masalah berkepanjangan.
