#AksiNyata

Pagar Dibobol, Batu Dilempar, Ribuan Warga Ganyang Kenaikan PBB-P2 di Bone!

×

Pagar Dibobol, Batu Dilempar, Ribuan Warga Ganyang Kenaikan PBB-P2 di Bone!

Sebarkan artikel ini
Foto (Search Google)

NUSATODAY.ID  – Ribuan warga Kabupaten Bone menggelar aksi besar-besaran menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Selasa (19/8/2025).

Demo yang awalnya berlangsung damai di depan Kantor Bupati Bone, Jalan Ahmad Yani, mendadak ricuh setelah massa kecewa karena Bupati Andi Asman Sulaeman tak kunjung hadir menemui mereka.

Situasi mulai panas ketika pagar kantor bupati dijebol, massa melempari aparat dengan batu, hingga membakar ban di tengah jalan. Sejumlah petugas mengalami luka, bahkan ada yang berdarah akibat terkena lemparan.

Sejak siang, ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu memenuhi halaman kantor bupati menuntut pembatalan kenaikan PBB-P2. Namun hingga sore, baik bupati maupun wakil bupati tidak terlihat.

“Kami rela tinggalkan pekerjaan untuk menyampaikan aspirasi, tapi pemimpin kami justru tidak hadir. Di mana tanggung jawab mereka?” ujar Rafli Fasyah, koordinator aksi.

Kericuhan membuat aktivitas pemerintahan lumpuh. Pegawai panik dan sebagian meninggalkan kantor. Aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP berusaha mengendalikan massa dengan tembakan peringatan, kawat berduri, hingga water canon. Namun massa tetap bertahan sambil berteriak menolak kebijakan kenaikan pajak.

Menurut saksi mata, suasana kian mencekam ketika massa berhasil masuk ke area kantor bupati. Batu berserakan di jalan, sebagian massa berlarian terkena semprotan air, sementara yang lain terus berteriak lantang.

Kepala Dinas Kominfo Bone, Anwar, menjelaskan bupati dan wakil bupati saat itu sedang berada di luar kota. Ia juga menegaskan kabar kenaikan PBB hingga 300 persen tidak benar. “Yang benar kenaikannya hanya 65 persen, bukan 300 persen,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Bone, Angkasa, menambahkan kenaikan PBB-P2 dilakukan karena adanya teguran resmi dari KPK dan BPK. “Ini wajib dijalankan karena sudah menjadi rekomendasi lembaga pengawas,” ujarnya.

Hingga malam, aparat masih berjaga ketat di sekitar kantor bupati untuk mengantisipasi aksi lanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *