FORUM

Ketua GAPEMBI Soroti Aspek Manajerial di BGN

×

Ketua GAPEMBI Soroti Aspek Manajerial di BGN

Sebarkan artikel ini
Ist

Nusatoday.id – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi (GAPEMBI), Alven Stony, mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam pelaksanaan awal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik bertema “Satu Tahun MBG dan Peran Polri di SPPG” yang digelar Inanews di Hotel 88, Fatmawati, Jakarta Selatan.

Alven mengatakan, pada fase awal program MBG, banyak mitra pelaku usaha mengalami kesulitan, terutama terkait kepercayaan perbankan. Para mitra yang telah berinvestasi untuk dapur MBG kesulitan mendapatkan dukungan pembiayaan.

“Tidak ada bank yang melirik. Kami sebagai mitra sudah berinvestasi, tapi tidak dipercaya. Saya sampai membanting meja di salah satu bank pemerintah,” ungkap Alven.

Selain persoalan pendanaan, Alven menyoroti aspek manajerial, khususnya beban besar yang diemban kepala SPPG. Menurutnya, satu kepala SPPG harus mengelola hingga 47 orang dengan dana hampir Rp1 miliar per bulan.

Situasi mulai membaik setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan skema pembayaran prabayar. Kebijakan tersebut dinilai efektif menyelamatkan mitra dari jeratan utang.

“Sejak April, pembayaran dilakukan di depan. Utang-utang kepada mitra sudah 90 persen terbayarkan,” jelasnya.

Alven menilai sistem prabayar juga mencegah terjadinya oligarki dalam proyek dapur MBG. Hingga kini, menurutnya, tidak ada pengusaha besar yang menguasai SPPG, sementara mayoritas mitra yang terlibat merupakan pelaku UMKM.

Ia menambahkan, antusiasme pelaku usaha di daerah terhadap dapur MBG sangat tinggi. Namun, keterbatasan titik dapur dan sistem berbasis web membuat pendaftaran menjadi lebih selektif dan transparan.

Terkait sejumlah kasus keracunan makanan, Alven menegaskan hal tersebut terjadi akibat kelalaian dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP).

“Keracunan itu karena SOP tidak dijalankan. SPPG Polri sangat baik dan sesuai SOP BGN. Kami di GAPEMBI juga menjamin akan selalu mengikuti juknis,” tegasnya.

GAPEMBI sendiri didirikan pada April dan resmi diakui Kementerian Hukum dan HAM pada Agustus. Sejak itu, asosiasi tersebut menyatakan kesiapan penuh untuk berkontribusi aktif dalam menyukseskan Program MBG secara profesional dan bertanggung jawab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *