Nusatoday.id – Saat bangsa merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025, kritik tajam muncul dari Founder Nusa Ina Connection (NIC). Ia menegaskan: “Pejabat negara kita belum merdeka, karena faktanya koruptor masih banyak. Sementara rakyat masih miskin, pejabat sibuk memperkaya diri”.Ujar Abdullah Kelrey – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Minggu (17/08/2025)
Ia menyerukan bahwa momen bersejarah ini lebih dari sekadar seremoni – ini waktu yang tepat untuk evaluasi serius atas kondisi bangsa. Sesuai data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia hanya menyentuh 37 dari skala 100 pada 2024, sebuah peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun tetap menunjukkan kerentanan tinggi terhadap korupsi.
Tak hanya itu, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK)—yang mengukur seberapa menolak masyarakat terhadap korupsi—justru menurun menjadi 3,85 (skala 0–5) di tahun 2024, mengindikasikan peningkatan tingkat permisif terhadap korupsi.
Kelrey juga menyentil bahwa koruptor besar masih merajalela. Misalnya, kasus PT Pertamina yang disebut sebagai megakorupsi, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun, dan berpotensi menembus Rp 968,5 triliun jika merujuk tren sejak 2018.
Selain itu, kasus pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun oleh Kemendikbudristek juga sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung sejak Mei 2025 — salah satu contoh baru bahwa korupsi terus mencuat di sektor pendidikan.
Menanggapi realitas ini, Kelrey menandaskan bahwa kemiskinan di semua level masih mendalam — seolah jadi status quo. “Perayaan bendera dan kembang api tak cukup. Jika pejabat masih korup, rakyat tetap dijajah kemiskinan,” ujarnya
Lebih lanjut, menurut survei Indonesia Leadership Outlook 2025, sebanyak 30,9% pemimpin menyebut isu integritas dan korupsi sebagai tantangan terbesar di tahun ini. Bahkan, 78,4% merasakan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi masih lemah.
Kelrey pun mengajak generasi muda untuk lebih kritis dan bersuara. Bagi dia, kemerdekaan sejati baru akan tercapai jika rakyat tidak takut melawan korupsi, dan pemerintah benar-benar mewujudkan pelayanan adil tanpa ambang batas.
