NUSATODAY.ID – Aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Berau terus tumbuh subur. Kondisi ini disoroti oleh Nusa Ina Connection (NIC) yang menilai lemahnya pengawasan aparat penegak hukum di daerah menjadi salah satu penyebab utama.
Founder NIC, Abdullah Kelrey, menyebut Polda Kalimantan Timur belum maksimal dalam menjalankan instruksi tegas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pemberantasan tambang ilegal.
“Tambang ilegal di Kabupaten Berau masih marak. Ini menunjukkan bahwa Polda Kalimantan Timur tidak menjalankan perintah Presiden Prabowo terkait pemberantasan tambang ilegal,” ujar Abdullah Kelrey dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/10/2025).
Kelrey menegaskan, Presiden Prabowo sebelumnya telah memberikan instruksi jelas kepada seluruh aparat penegak hukum untuk menindak praktik tambang ilegal tanpa pandang bulu, termasuk jika melibatkan pejabat atau oknum aparat sendiri.
Selain itu, Presiden juga meminta agar dilakukan penertiban menyeluruh terhadap seluruh aktivitas pertambangan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, serta operasi besar-besaran untuk menutup tambang ilegal di berbagai daerah.
“Presiden sudah sangat tegas. Namun implementasinya di lapangan belum terlihat, terutama di Berau. Karena itu, kami mendesak Presiden untuk mengevaluasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” tegasnya.
Menurut Kelrey yang juga Komite Nasional Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK RI), lemahnya pengawasan dan tindakan hukum membuat tambang ilegal terus beroperasi tanpa rasa takut. Padahal, Presiden Prabowo juga telah menegaskan pentingnya penyitaan aset dan pemulihan kerugian negara dari praktik tambang ilegal, yang ditaksir merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
Kelrey menilai keberadaan tambang ilegal bukan hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah serta konflik sosial di masyarakat sekitar wilayah tambang.
“Tambang ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga kejahatan lingkungan. Negara rugi, rakyat dirugikan, dan alam kita rusak. Ini harus segera dihentikan,” tutur Kelrey.
