Penulis – Abdullah Kelrey : Founder Nusa Ina Connection (NIC)
Nusatoday.id – Satu tahun awal pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjadi fase penting menilai arah tata kelola negara. Masyarakat menunggu bagaimana lembaga negara diposisikan dalam konteks kepentingan publik versus kepentingan elite. Data terbaru menunjukkan bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 tercatat sebesar 3,85, turun dari 3,92 pada 2023 menurut Badan Pusat Statistik, menunjukkan kecenderungan masyarakat lebih permisif terhadap praktik korupsi dalam pengalaman dan persepsinya.
Angka ini mencerminkan tantangan signifikan dalam pemberantasan korupsi meskipun berbagai slogan antikorupsi digaungkan. Meski Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia meningkat menjadi 37 pada 2024, posisi ini tetap di bawah rata-rata global dan mencerminkan rapuhnya persepsi integritas dalam sektor publik.
Sementara itu, skor Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) nasional berada pada 66,13 pada 2024, mencerminkan kualitas tata kelola yang “cukup”, namun masih jauh dari kategori baik. Skor rendah pada aspek sistem pendukung (47,93) menunjukkan bahwa institusi sering terhambat oleh mekanisme internal yang lemah.
Ketidakmampuan lembaga negara menguatkan fungsi pengawasan dan akuntabilitas ini menunjukkan adanya kecenderungan aparat atau kebijakan tertentu lebih nyaman dengan konsensus tertutup daripada transparansi. Fenomena ini bukan sekadar soal angka, tetapi tentang bagaimana sistem politik dan ekonomi saling berinteraksi untuk mempertahankan status quo.
Negara yang kuat tidak hanya diukur dari stabilitas politik, tetapi juga oleh sejauh mana lembaga negara menjunjung keberpihakan pada prinsip keadilan, integritas, dan keterbukaan. Tanpa itu, demokrasi mudah terperangkap dalam dominasi elite yang mendefinisikan ulang legitimasi sebagai konsensus tertutup di atas kepala publik. (Continued).
