Nusatoday.id – Otoritas Jasa Keuangan terus memperbarui kerangka regulasi sektor jasa keuangan pada 2025 guna menjawab tantangan digitalisasi dan dinamika ekonomi global. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.
Regulasi OJK tidak hanya mengatur perbankan dan pasar modal, tetapi juga merespons perkembangan fintech, aset digital, serta pola transaksi keuangan berbasis teknologi. Penyesuaian aturan dilakukan agar inovasi tetap berkembang tanpa mengorbankan keamanan dan tata kelola.
Sepanjang 2025, OJK mempertegas pengawasan berbasis perilaku usaha atau market conduct. Pendekatan ini memastikan lembaga jasa keuangan menjalankan prinsip transparansi, keadilan, dan perlindungan terhadap nasabah dalam setiap layanan yang ditawarkan.
Kebijakan baru juga diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola internal industri jasa keuangan. OJK mendorong manajemen risiko yang lebih kuat serta kepatuhan terhadap standar perlindungan data dan keamanan sistem digital.
Bagi masyarakat, regulasi OJK menjadi jaminan bahwa produk dan layanan keuangan yang beredar berada dalam pengawasan otoritas resmi. Hal ini penting untuk menekan risiko kerugian akibat praktik ilegal atau penyalahgunaan teknologi.
Dengan regulasi yang adaptif dan progresif, OJK berupaya menciptakan ekosistem keuangan nasional yang sehat, berdaya saing, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
