NEWS

Bahlil dan Paradox Negeri Tambang: Nasionalisme di Mimbar, Konsesi di Genggaman

×

Bahlil dan Paradox Negeri Tambang: Nasionalisme di Mimbar, Konsesi di Genggaman

Sebarkan artikel ini
Partai Golkar
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Nusatoday.id – Bahlil disebut sebagai menteri yang menguasai lahan tambang dalam skala luas, di tengah ironi Indonesia yang telah memasuki akhir abad, namun rakyatnya masih diperhadapkan pada kesengsaraan dan penderitaan. Sebuah paradoks yang mengingatkan pada penggalan kalimat Presiden Prabowo tentang kenyataan bangsa yang kaya raya, tetapi belum sepenuhnya mampu memakmurkan rakyatnya sendiri.

UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi itu bukan sekadar hiasan dinding atau mantra seremonial, melainkan kompas moral dan politik yang seharusnya menuntun setiap pengambil kebijakan.

PASANG IKLAN SAYA SEKARANG!!
Iklan Nusa Today
Iklan Nusa Today

Nyawa dan masa depan Indonesia terletak pada sumber daya alamnya. Tambang, hutan, dan tanah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan urat nadi kedaulatan. Karena itu, lahan-lahan pertambangan yang dikuasai oleh Bahlil dan kroni-kroninya dituntut untuk segera dikembalikan ke negara sebagai bentuk komitmen nyata kabinet terhadap Asta Cita Presiden. Ujar Abdullah Kelrey, Founder Nusa Ina Connection (NIC). Rabu, (28/01/2026).

Yang selama ini tampil dari Bahlil dinilai sebatas narasi kosong yang membungkus diri dengan kata-kata nasionalisme, seolah-olah paling NKRI, paling merah putih, paling bela negara. Pidatonya di mana-mana menggema lantang, mengklaim tak sejengkal pun akan mundur jika urusan negara dipertaruhkan, bahkan menyebut seluruh rakyat sebagai tentara cadangan bila Indonesia diserang. Tutur Kelrey

Namun, di tengah retorika yang menggelegar seperti genderang perang, publik mempertanyakan satu hal mendasar kembalikan dulu lahan-lahan pertambangan yang dikuasai secara pribadi. Sebab, pembelaan terhadap negara tidak cukup dengan pekik di mimbar dan slogan di spanduk, tetapi harus diwujudkan dengan keberanian melepaskan penguasaan atas kekayaan bumi yang seharusnya menjadi milik seluruh rakyat. Ujar Kelrey

Tanpa langkah itu, nasionalisme hanya akan menjadi gema kosong di ruang hampa, sementara konsesi tambang tetap mencengkeram perut bumi Indonesia. Bela negara sejati bukan sekadar kata-kata heroik, melainkan tindakan nyata menertibkan dan mengembalikan kekayaan alam ke pangkuan negara, agar kemakmuran benar-benar mengalir kepada rakyat, bukan berhenti di lingkaran segelintir elite.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *