Nusatoday.id – Wacana reshuffle kabinet yang berkembang belakangan ini perlu dipandang sebagai instrumen evaluasi dan penguatan kinerja pemerintahan, khususnya pada sektor-sektor strategis nasional. Dalam konteks tersebut, Aliansi Pemuda dan Pelajar Indonesia (AP2 Indonesia) memandang bahwa Kementerian Pertanian merupakan salah satu sektor yang membutuhkan penguatan kepemimpinan lintas disiplin guna memastikan tercapainya agenda Astacita kedaulatan pangan dan swasembada pangan nasional.
Ketua Umum AP2 Indonesia, Fardin Nage, menyampaikan bahwa tantangan pertanian Indonesia saat ini bersifat struktural dan sistemik, tidak semata persoalan teknis produksi. Masalah seperti ketidakefisienan tata kelola pupuk bersubsidi, kerentanan distribusi pangan, asimetri informasi pasar, serta potensi praktik rente dan kartel komoditas menuntut pendekatan kepemimpinan yang kuat dalam aspek manajerial, pengawasan, dan penegakan kebijakan.
“Ketahanan dan kedaulatan pangan tidak hanya ditentukan oleh luas lahan dan produktivitas, tetapi oleh kualitas tata kelola. Di titik inilah diperlukan kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, memperkuat pengawasan, serta memastikan kebijakan pertanian berjalan sesuai tujuan negara,” ujar Fardin, di Jakarta, (31/012026.) Lalu
AP2 Indonesia menilai rekam jejak Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam memimpin institusi besar dengan struktur kompleks menunjukkan kapasitas dalam manajemen organisasi, reformasi birokrasi, penguatan sistem pengawasan internal, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pendekatan tersebut dinilai relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan Kementerian Pertanian yang memiliki peran strategis dalam rantai produksi hingga distribusi pangan nasional.
Secara konseptual, keberhasilan swasembada pangan mensyaratkan adanya kepastian regulasi, integritas pelaksana kebijakan, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dalam pengendalian distribusi dan stabilitas harga. AP2 Indonesia berpandangan bahwa pengalaman kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit dalam mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan dapat menjadi modal institusional untuk memperkuat fungsi tersebut.
“Astacita kedaulatan pangan menuntut negara hadir secara efektif. Kepemimpinan yang berorientasi pada sistem, data, dan pengawasan kebijakan menjadi faktor kunci agar program swasembada pangan tidak berhenti pada slogan,” lanjut Fardin.
AP2 Indonesia menegaskan bahwa dukungan ini merupakan pandangan kebijakan (policy view) yang didasarkan pada kebutuhan objektif sektor pertanian nasional, bukan pada pertimbangan personal atau politis. Setiap keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden, namun penting untuk mempertimbangkan aspek kapasitas, integritas, dan relevansi kepemimpinan dengan tantangan sektor yang dihadapi.
Sebagai penutup, AP2 Indonesia menyatakan komitmen untuk mengawal secara kritis dan konstruktif kebijakan pangan nasional agar sejalan dengan prinsip kedaulatan pangan, keberlanjutan, dan peningkatan kesejahteraan petani.
