NUSATODAY.ID – Kuasa hukum QRS Travel, Fadli Rumakefing, mengungkapkan bahwa mediasi antara pihaknya dengan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) telah dilakukan pada Jumat, 1 Agustus 2025. Pertemuan itu membahas penyelesaian utang sebesar Rp1,2 miliar yang disebut merupakan hak adami kliennya.
“Jumat lalu saya dan klien (korban) bertemu langsung dengan pihak PB HMI,” ujar Fadli kepada awak media, Senin (4/8/2025).
Namun, Fadli menegaskan, mediasi tersebut belum menghasilkan kesepakatan final terkait pelunasan utang biaya layanan perjalanan pesawat saat Kongres XXXII PB HMI di Pontianak pada 2023. Hingga kini, PB HMI belum memenuhi kewajiban pembayaran.
Kekhawatiran Citra Organisasi
Menurut Fadli, keterlambatan pelunasan ini bukan hanya merugikan kliennya secara finansial, tetapi juga dapat mencoreng nama baik HMI sebagai organisasi kemahasiswaan Islam bersejarah.
“Utang ini sudah terlalu lama. Jika terus diulur-ulur, bukan hanya klien kami yang dirugikan, tapi juga citra HMI yang akan tercoreng,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi ini terbilang ironis mengingat HMI memiliki jaringan alumni yang kuat, tersebar di berbagai lembaga negara, kementerian, hingga dunia usaha.
“Jadi aneh, organisasi besar seperti HMI yang alumninya banyak sukses di pemerintahan dan bisnis, justru kesulitan melunasi utang piutang mereka,” tambah Fadli.
