Nusatoday.id – Abdullah Kelrey, Founder Nusa Ina Connection (NIC) menyoroti pernyataan Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) atas peran mereka dalam mendukung program SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan agenda prioritas pemerintah.
Menurut Kelrey, apresiasi tersebut sah dan wajar dalam konteks kinerja kelembagaan. Namun, ia menilai publik juga menaruh perhatian besar pada penanganan kasus hukum yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan, terutama perkara yang menjerat mantan Ketua KPK, Firli Bahuri.
“Presiden tentu berbicara dalam kapasitasnya menilai kinerja institusi Polri secara umum. Tapi di sisi lain, masyarakat masih menunggu kejelasan progres kasus Firli Bahuri yang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka namun belum tampak kelanjutannya di pengadilan,” ujar Kelrey dalam keterangannya. Jumat, (13/02/2026).
Ia menjelaskan bahwa dalam forum resmi kenegaraan, presiden lazimnya memberikan evaluasi dan apresiasi pada level institusi, bukan pada kasus individual. Hal ini, menurutnya, juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terkesan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.
“Kalau presiden secara terbuka menyinggung kasus tersebut, bisa saja ditafsirkan sebagai tekanan politik terhadap penyidik. Itu sebabnya sering kali isu seperti ini tidak disentuh dalam pidato resmi,” jelasnya.
Meski demikian, Kelrey menilai harapan publik tetap perlu diperhatikan. Ia mengatakan, apresiasi terhadap Polri akan terasa lebih utuh apabila diiringi dengan dorongan moral yang kuat terhadap percepatan penyelesaian kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat.
“Ini bukan soal presiden tidak peduli, tetapi soal bagaimana ekspektasi publik terhadap akuntabilitas penegakan hukum juga perlu dijawab secara terbuka,” tambahnya.
Kelrey juga menilai bahwa kasus Firli bukan perkara pidana biasa karena menyangkut relasi antara lembaga penegak hukum dan dinamika politik yang kompleks. Oleh karena itu, menurutnya, transparansi proses hukum menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah kepastian dan transparansi. Itu yang akan memperkuat kepercayaan terhadap institusi penegak hukum,” tutupnya.
