NUSATODAY.ID – Praktik tambang ilegal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kembali jadi sorotan. Ketua Padepokan Hukum Kaltim, Siswansyah, menyebut aktivitas illegal mining di wilayah itu semakin menggila, sementara aparat penegak hukum justru dinilai bungkam.
“Setiap malam truk pengangkut batu bara ilegal melintas di jalan poros kota tanpa hambatan. Aparat tahu, tapi seolah menutup mata. Ini bukti kuat ada mafia yang mengendalikan,” tegas Siswansyah.
Ia menilai fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan indikasi pelemahan kebijakan pemerintah pusat. “Ini jelas meruntuhkan wibawa Presiden. Artinya, Berau sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Siswansyah menambahkan, gencarnya Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi akhir-akhir ini membuat mafia tambang dan oknum tertentu merasa terusik. “Mereka melawan balik dengan cara mengacaukan kebijakan pusat. Tujuannya jelas: menggagalkan pemberantasan korupsi yang merugikan negara,” katanya.
Lebih jauh, ia menyebut kondisi di Berau sudah seperti upaya membangun “negara dalam negara”. Bahkan, ia memperingatkan bisa muncul “KKB model baru” di Kalimantan jika Presiden tidak segera turun tangan.
“Stabilitas negara bisa terganggu. Presiden harus ambil alih kendali agar Berau kembali ke pangkuan NKRI,” tegasnya.
Ia juga menyinggung lemahnya respon aparat terhadap pemberitaan media. “Tambang ilegal di Berau sudah lama jadi headline, tapi tidak ada tindakan nyata. Ini bukan sekadar gosip, melainkan perlawanan langsung terhadap Presiden,” ungkapnya.
Menurut Siswansyah, jaringan mafia tambang ilegal tidak mungkin berdiri tanpa sokongan orang dalam. “Ada janji, ada uang, ada orang-orang yang siap pasang badan demi melindungi bisnis kotor ini. Sangat berbahaya,” ujarnya.
Ia menegaskan, penindakan mafia tambang harus menyeluruh. “Jangan hanya sibuk mengurus IKN. Berau juga harus segera dibersihkan. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi ancaman serius bagi kedaulatan negara,” pungkasnya.
