NUSATODAY.ID – Menyikapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait belanja bermasalah di Pemerintah Provinsi Papua Barat, Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan.
BPK menemukan belanja barang dan jasa senilai Rp9,72 miliar tidak sesuai ketentuan, di mana hanya Rp8,60 miliar yang telah dikembalikan ke kas daerah, sementara Rp1,12 miliar belum diselesaikan. Selain itu, ada Rp12,31 miliar transaksi yang tidak dapat diuji kebenarannya karena minim data pendukung.
Atas temuan tersebut, Abdullah Kelrey menilai ada indikasi kuat penyalahgunaan anggaran yang tidak bisa dibiarkan hanya dengan teguran administratif.
“Kami meminta KPK RI segera memanggil dan memeriksa Gubernur Papua Barat. Sekretaris Daerah dan bendahara daerah juga harus dicopot dari jabatannya, karena jelas ada kelalaian dan dugaan penyalahgunaan anggaran yang merugikan rakyat,” tegas Abdullah, Senin (18/8/2025).
Abdullah juga menekankan bahwa NIC tidak akan tinggal diam dan akan mengawal kasus ini hingga tuntas di KPK.
“Kami akan kawal kasus ini langsung ke KPK. Jangan sampai rekomendasi BPK hanya jadi dokumen tanpa tindakan. Uang rakyat harus kembali, dan pejabat yang terlibat harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Menurutnya, tindakan tegas dari KPK sangat dibutuhkan untuk memutus mata rantai praktik penyimpangan anggaran di Papua Barat. Ia menilai selama ini, lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas pejabat daerah membuat temuan serupa terus berulang dari tahun ke tahun.
“Kalau Gubernur, Sekda, dan bendahara dibiarkan tanpa sanksi, ini jadi preseden buruk. KPK harus turun agar ada efek jera,” tambahnya.
Kelrey juga mengajak masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis di Papua Barat untuk ikut mengawasi dan melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan anggaran.
“Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal hak rakyat Papua Barat atas pembangunan. Kami tidak akan berhenti sampai semua yang terlibat diproses hukum,” pungkasnya.
Lampiran Sumber Resmi :
