NUSATODAY.ID – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, kembali menyoroti program hilirisasi sagu yang digagas Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Fahri Husni Alkatiri. Menurutnya, langkah tersebut masih prematur dan berpotensi tidak menyentuh akar persoalan pengembangan sagu di daerah.
“Program hilirisasi yang dijanjikan Bupati SBT terkesan instan, padahal realitanya hilirisasi butuh fondasi kuat. SDM kita masih terbatas, infrastruktur lemah, konsumsi sagu nasional rendah, dan pasar sempit. Dengan kondisi seperti ini, lima tahun kepemimpinan jelas tidak cukup,” tegas Kelrey, Selasa, (02/09/2025).
Ia mengungkapkan, konsumsi sagu nasional hanya sekitar 0,4 kilogram per kapita per tahun, jauh tertinggal dari gandum yang mencapai 12 kilogram per kapita per tahun. “Kalau masyarakat sendiri belum terbiasa makan sagu, hilirisasi yang dipaksakan justru rawan jadi proyek setengah jalan,” ujarnya.
Kelrey juga mengkritisi langkah Pemkab SBT yang gencar mempromosikan hilirisasi sagu sebagai bagian dari proyek strategis nasional (PSN). “Sudahlah, jangan berikan angin segar ke masyarakat dengan jargon hilirisasi hanya demi mengejar label PSN. Kalau ujungnya tidak melihat potensi sumber daya alam (SDA) lain, kita hanya membuang energi,” tegasnya.
Kelrey menilai, langkah paling realistis saat ini adalah memperkuat fondasi dasar. “Lebih baik fokus bangun infrastruktur dulu—jalan, pelabuhan, rantai distribusi—serta menyiapkan SDM melalui pelatihan dan transfer teknologi. Itu lebih nyata manfaatnya bagi petani sagu dan masyarakat lokal, dibanding kampanye hilirisasi yang tidak punya ekosistem penunjang,” katanya.
Menurutnya, hilirisasi tanpa persiapan matang hanya akan menambah daftar proyek yang mangkrak. “Kita tidak butuh seremoni pabrik baru kalau petani masih kesulitan membawa hasil panennya ke pasar. Hilirisasi bisa jalan kalau infrastrukturnya siap, SDM terlatih, dan ada jaminan pasar,” jelasnya.
Kelrey menegaskan, konsistensi lintas pemerintahan menjadi kunci. “Ini bukan proyek lima tahunan, tapi perjalanan panjang. Pemerintah jangan hanya sibuk mengejar proyek pencitraan. Yang kita butuhkan adalah kebijakan berkelanjutan yang bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat SBT dan Maluku secara luas,” pungkasnya.
