Nusatoday.id – Sekretaris Jenderal Aspirasi Milenial Maluku Indonesia (AMMI), Rovly Azadi Rengirit, S.H., mendorong agar rekomendasi reformasi budaya di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) segera dirampungkan dan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Rovly menilai, kondisi institusi Polri belakangan ini semakin mengkhawatirkan. Ia menyoroti berbagai tindakan represif yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian, hingga dugaan keterlibatan pimpinan di tingkat daerah dalam kasus narkotika.
“Fenomena ini tidak bisa dianggap sebagai kasus individual semata. Ini sudah menjadi alarm serius bagi pembenahan sistemik di tubuh Polri,” tegas Rovly dalam keterangannya, Senin, (23/02/2026).
Menurutnya, kasus yang melibatkan eks Kapolres Bima, AKBP Didik Putra Kuncoro, serta eks Kasat Reserse Narkoba Polres Toraja, AKP Arifan Efendi, menjadi preseden buruk yang mencoreng marwah institusi. Rovly menuturkan bahwa peristiwa tersebut telah memperkuat persepsi publik mengenai adanya persoalan mendasar dalam sistem pengawasan internal dan pembinaan moral aparatur.
“Upaya Reformasi Budaya Polri tidak boleh setengah-setengah. Harus dilakukan secara komprehensif, eksplisit, dan berbasis pada fakta-fakta konkret terkait perilaku moral serta integritas anggota Polri hari ini,” ujarnya.
Selain itu, Rovly memandang bahwa momentum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus dimanfaatkan untuk mendorong pembenahan menyeluruh dalam tubuh Polri. Reformasi budaya dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik, memperkuat supremasi hukum, serta memastikan aparat kepolisian benar-benar menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Rovly menegaskan bahwa rekomendasi reformasi tersebut harus mencakup evaluasi sistem rekrutmen, penguatan pengawasan internal dan eksternal, pembinaan etika profesi, serta penegakan sanksi tegas tanpa pandang bulu terhadap setiap pelanggaran hukum.
“Presiden perlu menerima laporan dan rekomendasi ini secara langsung sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik dalam membangun institusi Polri yang bersih, profesional, dan berintegritas,” tutup Rovly.
