Penulis: Abdullah Kelrey – Founder Nusa Ina Connection (NIC)
Nusatoday.id – Pendekatan manajerial dan efisiensi sering dijadikan dasar legitimasi kebijakan negara. Namun, apabila logika korporasi terlalu dominan, negara berpotensi mengaburkan fungsi kesejahteraan publik sebagai tujuan fundamental. Indikator terbaru mencatat IPAK 2024 sebesar 3,85, menurun dari 3,92, sebuah sinyal bahwa persepsi masyarakat terhadap fungsi publik semakin permisif terhadap praktik bukan integritas publik.
Dalam ranah persepsi publik, CPI 2024 meningkat menjadi 37, namun tetap menunjukkan jarak yang lebar dari harapan perubahan struktural dalam pemberantasan korupsi. Perbaikan ini lebih bersifat marginal dibandingkan kebutuhan reformasi.
Indeks tata kelola pemerintahan daerah 66,13 pada 2024 memperlihatkan kualitas tata kelola yang masih “cukup”, namun bukan teladan keunggulan. Struktur tata kelola yang moderat sering kali justru memfasilitasi kebutuhan elite untuk memperkuat jaringan daripada menjawab kebutuhan publik.
Negara yang mirip korporasi bisa mempercepat proses keputusan, tetapi juga berisiko mengedepankan logika keuntungan jangka pendek dan efisiensi semata atas nama pertumbuhan. Ketika orientasi kebijakan hanya kepada angka makro, dinamika sosial dan ketimpangan sering kali terabaikan.
Memahami keseimbangan antara kapasitas administratif dan tanggung jawab publik esensial menjadi kunci dalam menilai sejauh mana negara dikelola dengan prinsip keadilan, bukan hanya efisiensi dalam logika elite
(Continued).
