NUSATODAY.ID – Saat Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan tekad untuk menegakkan hukum dan mengamankan sumber daya strategis demi rakyat, situasi di Berau justru berbanding terbalik. Aktivitas tambang ilegal di wilayah ini disebut-sebut kian masif, bahkan terkesan menantang wibawa negara secara terbuka.
Berau, yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batu bara, kini menjadi ajang tarik-menarik kekuasaan. Para mafia tambang memanfaatkan celah hukum, koneksi dengan oknum, dan lemahnya pengawasan untuk mengeruk keuntungan besar.
Ketua Padepokan Hukum Kalimantan Timur, Siswansyah, menilai persoalan tambang ilegal di Berau sudah masuk kategori pembangkangan terhadap negara.
“Kalau dibiarkan, ini bukan cuma kejahatan ekonomi. Ini sinyal langsung bahwa mafia sedang menantang Presiden Prabowo,” tegasnya.
Menurut Siswansyah, keberanian mafia tambang tak lepas dari gerakan bawah tanah yang memanfaatkan kekosongan kontrol. Ia menduga ada jaringan terorganisir yang menggabungkan pengusaha gelap, oknum birokrat, dan aparat untuk mengamankan operasi ilegal tersebut.
Posisi geografis Berau yang jauh dari pusat pemerintahan disebut menjadi salah satu faktor mengapa aktivitas ilegal ini sulit diberantas. Minimnya pengawasan dari aparat pusat membuat wilayah ini menjadi “markas aman” bagi pelaku tambang ilegal.
“Kalau tambang ilegal bisa bertahan, itu berarti ada yang melindungi. Tidak mungkin berjalan tanpa restu orang berkuasa,” sindir Siswansyah.
Ia mengungkap, sebagian masyarakat lokal bahkan dilibatkan dengan iming-iming upah atau bagi hasil, sehingga rela membela aktivitas yang merusak lingkungan dan melanggar hukum.
Bagi Siswansyah, situasi di Berau adalah ujian nyata bagi Presiden Prabowo. Janji menjaga kedaulatan sumber daya alam harus dibuktikan lewat aksi nyata, bukan sekadar retorika.
“Kalau pemerintah mau benar-benar bersih, Berau harus jadi prioritas. Jangan cuma fokus membangun IKN, tapi biarkan daerah sekitar dikuasai mafia,” ujarnya.
Tambang ilegal tidak hanya menguras kekayaan alam, tapi juga merusak lingkungan, menghancurkan perekonomian daerah, dan melemahkan wibawa negara. Siswansyah menegaskan, mafia tambang adalah musuh konstitusi sekaligus pengkhianat bangsa.
Pesannya jelas: negara tidak boleh kalah. Pemerintah diminta mengirim tim investigasi khusus, membongkar jaringan mafia, dan menindak tegas aktor utama di balik tambang ilegal.
“Kepemimpinan kuat bukan hanya membangun gedung di IKN, tapi juga berani mencabut akar korupsi dan pengkhianatan terhadap bangsa,” tegas Siswansyah.
Berau harus kembali ke pangkuan negara.
