Penulis: Abdullah Kelrey – Founder Nusa Ina Connection (NIC)
Nusatoday.id – Indonesia dikenal memiliki proses pemilu yang relatif stabil, namun indikator tata kelola menunjukkan tantangan lebih mendalam. Data IPAK 2024 turun menjadi 3,85, memperlihatkan bahwa pengalaman masyarakat terhadap integritas publik semakin lemah.
Di sisi lain, CPI 2024 naik menjadi 37, namun skor ini tetap jauh di bawah rata-rata global dan menunjukkan tantangan besar dalam persepsi publik terhadap korupsi.
Parameter tata kelola pemerintahan daerah 66,13 pada 2024 mengindikasikan bahwa walaupun ada kemajuan, kualitas demokrasi di tingkat lokal masih perlu dorongan signifikan. Hal ini menandakan bahwa prosedur demokrasi berjalan, namun substantifnya — yakni pemerataan akses keberpihakan kebijakan — belum optimal.
Oligarki tidak selalu tampak dalam struktur formal, tetapi melalui pola pengaruh kekuasaan dan sumber daya yang terpusat. Ketika kebijakan lebih mudah diakses oleh segelintir elite ekonomi dan politik, maka representasi publik menjadi terdistorsi.
Untuk menjaga demokrasi tidak hanya sebagai prosedur, tetapi juga sebagai substansi perubahan sosial, perlu ada peningkatan ruang partisipasi publik, akuntabilitas, dan transparansi yang lebih nyata dalam struktur lembaga negara.
(Continued).
