NUSATODAY.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia menilai, strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya dilakukan lewat inovasi dan efisiensi, bukan sekadar menaikkan pajak.
Deddy mengkritik sejumlah pemda yang memilih jalan cepat dengan menaikkan tarif pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, cara instan tersebut justru bisa memicu masalah baru bagi warga, apalagi kondisi ekonomi saat ini belum benar-benar pulih.
“Meningkatkan PAD dengan cara menaikkan pajak memang paling mudah, tapi itu justru bisa menimbulkan persoalan di banyak daerah. Bukan hanya di Pati, daerah lain juga melakukan hal serupa,” ujarnya saat menghadiri Sidang Tahunan MPR di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai kebijakan menaikkan pajak sering kali muncul karena adanya pengurangan transfer anggaran dari pusat. Namun, ia menegaskan pemda seharusnya berani memangkas belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik, dan fokus mencari terobosan baru untuk menambah pendapatan.
“Belanja yang tidak mendukung pelayanan publik dan operasional perlu dipangkas. Gunakan inovasi untuk mendongkrak PAD, jangan hanya bergantung pada pajak,” tegasnya.
Lebih jauh, Deddy mengingatkan bahwa penetapan tarif pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Menurutnya, pajak hanya bisa optimal jika ekonomi bergerak. Jika tarif terlalu tinggi tanpa ada stimulus lain, beban masyarakat justru akan semakin berat.
