Nusatoday.id – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir terus menunjukkan langkah progresif dalam mempercepat reformasi di sektor kepemudaan dan olahraga nasional.
Salah satu gebrakan besar Erick adalah merampingkan aturan-aturan lama yang dinilai sudah tidak relevan. Sejak 2009 tercatat ada 191 peraturan menteri (Permen), dan kini hanya disederhanakan menjadi 5 hingga 20 aturan inti agar lebih efektif.
Salah satu regulasi yang sempat menimbulkan perdebatan adalah Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Prestasi. Setelah mendengar banyak masukan dari para pemangku kepentingan, Erick memutuskan mencabut aturan tersebut demi menciptakan ekosistem olahraga yang lebih sehat dan inklusif.
“Deregulasi ini penting agar kerja sama antara pemerintah dan para stakeholder olahraga serta kepemudaan bisa lebih cepat dan efisien,” ujar Erick Thohir.
Langkah berikutnya, Kemenpora kini menyusun aturan baru dengan pendekatan omnibus law, agar sistem pengelolaan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
Tidak hanya fokus pada deregulasi, Erick juga mendorong perbaikan manajemen internal Kemenpora untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Langkah konkret itu ditunjukkan dengan kerja sama aktif bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sejumlah kementerian lain. Erick bahkan bertemu langsung dengan Anggota III BPK RI Akhsanul Khaq untuk memperkuat pengawasan dana APBN.
“Kami ingin memastikan pengelolaan dana di Kemenpora benar-benar transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Erick.
Selain itu, Erick juga menjalin koordinasi dengan Menteri PANRB Rini Widyantini untuk membahas transformasi birokrasi dan peningkatan kinerja aparatur di Kemenpora.
“Organisasi olahraga nasional harus memiliki standar internasional. Profesionalisme dan keterbukaan adalah kunci untuk mencapai prestasi,” jelas Erick.
Tak berhenti di situ, Erick turut berkoordinasi dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh guna mempercepat transformasi manajemen sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
“Ini bagian dari komitmen kami dalam melaksanakan reformasi total agar tata kelola pemerintahan semakin efisien dan efektif,” pungkasnya.
