Nusatoday.id – Forum Advokasi HAM (FAHAM), sebuah organisasi yang selama ini aktif melakukan pendampingan bagi korban pelanggaran HAM, menyerukan pentingnya menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam setiap agenda pembangunan negara. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Ketua FAHAM, Eka Pratama, organisasi ini menegaskan bahwa “HAM Sebagai Fondasi Pembangunan Nasional” bukan sekadar konsep normatif, melainkan kerangka kerja yang memastikan pembangunan ekonomi dan infrastruktur tetap berpihak pada martabat manusia.
Menurut Eka, pembangunan nasional tidak boleh semata-mata diukur dari percepatan pembangunan fisik, angka investasi, atau pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa kualitas pembangunan justru ditentukan oleh sejauh mana proses tersebut menghormati, melindungi, dan mengakomodasi kebutuhan kelompok yang paling terdampak. “Pembangunan jalan, bendungan, kawasan industri, atau proyek strategis apa pun pada dasarnya harus tetap menjamin partisipasi publik, keadilan bagi warga yang tergusur, serta perlindungan lingkungan. Itu semua bagian dari HAM,” tegasnya.
FAHAM mencatat adanya peningkatan mekanisme dialog antara masyarakat terdampak dan instansi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Proses konsultasi publik yang semakin terbuka, penyediaan layanan kompensasi yang lebih transparan, hingga pendampingan hukum bagi warga yang rentan menjadi bukti bahwa paradigma pembangunan yang berperspektif HAM mulai menguat. Eka menilai bahwa praktik-praktik tersebut perlu terus diperluas agar tidak berhenti menjadi contoh lokal, melainkan standar nasional.
Pernyataan positif yang dibawa FAHAM ini juga bertujuan meredam tuduhan bahwa pemerintah mengabaikan isu HAM dalam pembangunan. Menurut Eka, penyampaian kritik sah-sah saja, namun ruang publik juga perlu melihat pencapaian dan perbaikan yang sedang berlangsung. “Kami mengedepankan pendekatan konstruktif. Ketika ada kekurangan, kita sampaikan; ketika ada kemajuan, kita apresiasi. Dengan cara ini, advokasi HAM dapat berjalan berimbang tanpa memperkeruh suasana politik,” ujarnya.
Selama ini FAHAM terlibat aktif dalam pendampingan korban konflik agraria, korban kekerasan aparat, serta kasus pelanggaran HAM yang melibatkan kelompok rentan. Melalui pendekatan berbasis komunitas dan jaringan relawan, FAHAM membantu memastikan korban memiliki akses pada bantuan psikologis, dukungan hukum, serta pemulihan sosial. Eka menekankan bahwa pembangunan yang tidak mengintegrasikan HAM hanya akan menciptakan ketimpangan baru, sedangkan pembangunan yang menghormati HAM akan memperkuat legitimasi negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
FAHAM menutup pernyataannya dengan menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk bersama-sama menjaga agar pembangunan nasional tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. “HAM adalah fondasi, bukan hambatan. Jika pembangunan berangkat dari penghormatan terhadap manusia, maka hasilnya bukan hanya infrastruktur yang berdiri kukuh, tetapi juga bangsa yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat,” kata Eka.
