Nusatoday.id – Hambra Samal resmi dilantik sebagai Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan pada Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Selasa (24/02/2026). Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat tata kelola dan restrukturisasi perusahaan pelat merah di era pemerintahan baru.
Penunjukan Hambra dinilai sebagai sinyal kuat bahwa BP BUMN tengah mendorong model kolaborasi lintas sektor antar-BUMN. Dalam jabatan barunya, Hambra akan mengemban tanggung jawab strategis untuk memperkuat sinergi antarperusahaan negara sekaligus mengakselerasi integrasi program pembangunan nasional berbasis kolaborasi.
Bukan figur baru di lingkaran BUMN, Hambra memiliki rekam jejak panjang di sektor infrastruktur dan restrukturisasi korporasi negara. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode 2019–2024. Dalam periode tersebut, ia terlibat aktif dalam proses merger besar yang melahirkan holding Pelindo, sebuah tonggak penting dalam transformasi sektor kepelabuhanan nasional.
Sebelum itu, Hambra dipercaya menduduki posisi Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis di Kementerian BUMN pada 2016–2019. Pengalaman ini memperkaya pemahamannya dalam membangun integrasi kebijakan antara regulator dan korporasi BUMN.
Tak hanya di sektor infrastruktur, Hambra juga pernah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, salah satu bank milik negara terbesar di Indonesia. Pengalaman lintas sektor ini mempertegas kapasitasnya dalam memahami dinamika bisnis, tata kelola, serta transformasi kelembagaan.
Dari sisi akademik, Hambra merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Pattimura, Ambon. Ia kemudian meraih gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Gadjah Mada (UGM), yang memperkuat fondasi keilmuan di bidang regulasi dan tata kelola korporasi.
Dengan rekam jejak panjang di bidang infrastruktur bisnis dan restrukturisasi BUMN, kehadiran putra Maluku tersebut di BP BUMN diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan antarperusahaan negara. Di tengah tantangan efisiensi, konsolidasi, dan target pertumbuhan ekonomi nasional, peran strategis ini menjadi kunci dalam memastikan BUMN tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak dalam satu orkestrasi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
