Nusatoday.id – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengingatkan para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menjaga tanggung jawab moral atas dana pendidikan yang mereka terima dari negara.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul polemik yang berkembang di ruang publik terkait isu penerima beasiswa negara.
Menurut Hetifah, LPDP tidak hanya berfungsi sebagai skema pembiayaan pendidikan, tetapi juga merupakan instrumen strategis negara dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul yang diharapkan berkontribusi bagi pembangunan nasional.
Karena itu, publik menaruh harapan besar kepada para penerima beasiswa agar menunjukkan komitmen kebangsaan yang kuat.
Ia menegaskan bahwa dana LPDP bersumber dari anggaran publik, sehingga para penerimanya memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk kembali ke Indonesia serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa.
Hetifah menilai, viralnya sejumlah pernyataan di ruang publik memang memicu sensitivitas masyarakat. Di tengah ekspektasi tinggi terhadap kontribusi alumni beasiswa negara, narasi yang dianggap menjauh dari semangat keindonesiaan dinilai berpotensi menimbulkan kekecewaan publik.
Meski demikian, politisi dari Partai Golkar itu mengingatkan agar polemik tersebut tidak disikapi secara berlebihan. Ia menegaskan bahwa status kewarganegaraan dalam lingkup keluarga merupakan hak personal yang tidak dapat dicampuri negara.
Menurutnya, yang menjadi fokus utama adalah kepatuhan penerima beasiswa terhadap kewajiban kontraktual, termasuk komitmen untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi serta memberikan kontribusi sesuai ketentuan program.
Ke depan, Komisi X DPR RI mendorong penguatan pembinaan nilai kebangsaan bagi penerima beasiswa, peningkatan pengawasan terhadap kewajiban pascastudi, serta transparansi mengenai kontribusi alumni kepada publik.
Hetifah menilai langkah tersebut lebih penting dibandingkan merespons polemik secara reaktif dengan menambah aturan baru. Baginya, LPDP merupakan investasi jangka panjang negara dalam membangun kapasitas kepemimpinan dan kualitas sumber daya manusia nasional.
Ia pun menegaskan bahwa setiap dana pendidikan yang dikeluarkan negara melalui LPDP harus kembali menjadi manfaat nyata bagi Indonesia, baik melalui kontribusi keilmuan, profesional, maupun pengabdian publik dari para alumninya.
