NUSATODAY.ID – Pemerintah resmi menetapkan hilirisasi kelapa sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, mendorong kemandirian ekonomi, sekaligus memberikan manfaat sosial yang luas.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa hilirisasi kelapa punya potensi besar untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, hingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
“Dengan masuknya hilirisasi kelapa ke dalam PSN, kita bisa mengembangkan investasi, memperluas industri, dan membangun kemandirian ekonomi. Ini awal dari lompatan besar,” ujar Rachmat saat Rakor Hilirisasi Kelapa di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Meski Indonesia menyumbang 24% produksi kelapa dunia, industri kelapa nasional masih menghadapi tantangan. Mulai dari rendahnya produktivitas, minimnya diversifikasi produk olahan, kebutuhan dalam negeri yang belum optimal, hingga ekosistem pendukung yang belum terintegrasi.
Untuk menjawab tantangan itu, Bappenas bersama Kementerian Hukum dan HAM menandatangani Nota Kesepahaman terkait Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045. Dokumen ini akan menjadi panduan pengembangan sektor perkelapaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Bappenas juga membentuk Tim Perencanaan dan Percepatan Hilirisasi Kelapa yang akan mengoordinasikan strategi, mendorong investasi, hingga merumuskan kebijakan agar seluruh pemangku kepentingan berjalan seirama.
Sinergi ini tidak hanya fokus pada industri besar, tapi juga menyentuh masyarakat langsung. Contohnya, Gerakan Penanaman Pohon Kelapa Serentak hingga ekspor produk sabut kelapa karya Warga Binaan Lapas Garut.
“Indonesia pernah berjaya dari kelapa. Inilah saatnya kita membuat sejarah baru. Tidak hanya bergantung pada sawit, tapi juga mengembalikan kejayaan kelapa sebagai salah satu sumber devisa utama,” tegas Rachmat.
