Nusatoday.id – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta melalui Ketua DPD, Deodatus Sunda Se (Dendy Se), mengeluarkan peringatan keras terhadap “bunuh diri” fiskal yang dilakukan pemerintah di tengah eskalasi konflik global 2026. GMNI menilai negara sedang mempertaruhkan nasib Marhaen di atas meja judi geopolitik yang tidak terkendali.
1. Tamparan Kedaulatan Malaysia & Data CORE Indonesia
Dunia internasional menyaksikan keberanian Malaysia membatalkan perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat untuk memproteksi ekonomi domestik. Sementara itu, data COREinsight (13 Maret 2026) menunjukkan Indonesia sedang di ambang badai. Setidaknya ada beberapa poin yang dikeluarkan oleh COREInsight:
– Defisit APBN Menembus Batas: Dengan asumsi harga minyak USD105/barel dan kurs Rp17.000/USD, defisit APBN 2026 diprediksi menjebol angka 3,55%, melanggar UU Keuangan Negara secara telanjang.
– Risiko Ekspor: Konflik di Teluk Persia mengancam hilangnya ekspor senilai USD606,8 juta (Rp10,3 triliun).
– Efek Domino: Gangguan di Selat Hormuz (jalur 80% migas Asia) akan memicu inflasi gila-gilaan.
Dalam kondisi “sekarat” ini, rezim justru memaksakan anggaran MBG dan Kopdes Merah Putih senilai Rp418 triliun. Ini bukan lagi kebijakan, ini adalah kegilaan fiskal!
2. Analisis Vedi R. Hadiz: Evolusi Oligarki & Militer dari ’65 ke 2026
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Dendy Se, menekankan bahwa keterlibatan militer dalam program MBG dan Kopdes adalah bentuk “Reorganisasi Oligarki”.
Pada Orde Baru, militer menjadi instrumen sentral pemaksaan negara (Dwifungsi). Sedangkan elit sekarang adalah elit oligarki “berbaju legalistik” yang kembali menarik militer ke ranah sipil melalui penguasaan rantai pasok pangan. Anggaran Rp418 triliun tersebut menjadi ladang perburuan rente baru bagi para pengusaha-penguasa partai, sementara militer dijadikan penjamin stabilitas operasional di tengah rakyat yang kian terjepit.
3. Lawfare Moisés Naím: Perampokan Berbasis “Legalitas”
Menggunakan teori Moisés Naím, GMNI DKI Jakarta melihat rezim mahir mempraktikkan Lawfare. Di saat rakyat terancam inflasi energi, pemerintah justru memanipulasi informasi (post-truth) seolah-olah MBG adalah penyelamat. Padahal, secara teknokratis, anggaran MBG dan pengiriman 8.000 pasukan ke Gaza (melalui BOP) adalah beban yang merobek ruang fiskal subsidi energi rakyat. Ini adalah populisme beracun, rakyat diberi makan gratis, tapi bensin dan kebutuhan pokok dinaikkan lewat pajak perasan.
4. Hegemoni Militer & ASN: Menciptakan “Subyek Retak”
Penargetan 4.000 ASN untuk masuk skema Komcad adalah upaya menciptakan Subyek Retak (Žižek). Melalui hukum militer yang mengikat saat aktif, negara memecah loyalitas birokrasi sipil. Ini adalah Hegemoni Militer (Gramsci) yang merangsek ke urusan dapur dan kantor pemerintahan. Negara sedang mempersiapkan “serdadu birokrat” untuk mengantisipasi gejolak massa akibat kebangkrutan ekonomi yang dipicu konflik Timur Tengah.
5. Agonisme & Paksaan Sejarah: Jalan Perlawanan
Indonesia berada dalam cengkeraman Otoritarianisme Legal-Sentralistik. Namun, sejarah selalu memiliki Paksaan Sejarah-nya sendiri. Setiap kali elit melampaui batas penindasan, sejarah akan memaksa lahirnya perubahan radikal.
GMNI DKI Jakarta menghidupkan prinsip Agonisme (agōn – perjuangan). Kami mengakui konflik sebagai jantung demokrasi.
“Jika meja perundingan hanya menghasilkan pemerasan pajak dan defisit yang melanggar hukum, maka jalanan adalah satu-satunya ruang agonisme yang tersisa. Kami tidak datang sebagai perusak, kami datang sebagai lawan sah yang menuntut hak konstitusional rakyat!” tegas Dendy Se.
MAKLUMAT TUNTUTAN DPD GMNI DKI JAKARTA:
1. BATALKAN Program Makan Bergizi Gratis (MBG) & Koperasi Merah Putih: Selamatkan Rp418 triliun untuk subsidi energi dan bantalan ekonomi rakyat dari efek domino konflik Timur Tengah!
2. BATALKAN Perjanjian Ekonomi ART (Agreement on Reciprocal Trade): Ikuti keberanian Malaysia, lindungi kedaulatan tarif kita, jangan jadi “sapi perahan” AS dalam ketahanan energi.
3. KELUAR dari Board of Peace (BOP) & Batalkan Pengiriman Pasukan ke Gaza: Prioritaskan anggaran untuk penguatan domestik di tengah pelemahan rupiah ke Rp17.000/USD.
4. HENTIKAN Militerisasi ASN (Komcad): Batalkan program yang menyandera birokrasi dengan jeratan hukum militer.
5. AUDIT TOTAL & KEMBALI KE KONSTITUSI: Defisit 3,55% adalah pengkhianatan undang-undang. Kembalikan defisit di bawah 3% sekarang juga atau hadapi Pemakzulan Ekonomi!
GMNI!! MERDEKA!!
MARHAEN!! MENANG!!
Jakarta, 16 Maret 2026
