Ketua PB HMI MPO : Polri Tetep Dibawah Presiden

Archipelagotimes.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI-MPO) menyatakan sikap tegas mendukung keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada di bawah komando dan kendali langsung Presiden Republik Indonesia.
‎
‎Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum PB HMI-MPO, Laode Muh Imran, sebagai bentuk respons atas berbagai wacana publik mengenai posisi Polri dalam struktur ketatanegaraan.
‎
‎”Keberadaan Polri di bawah komando Presiden merupakan pijakan konstitusional yang tidak boleh diganggu gugat,” tegas Laode dalam pernyataan resminya.
‎
‎”Struktur ini adalah buah reformasi 1998 dan merupakan konsensus kebangsaan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang jelas dan akuntabel sesuai dengan amanat konstitusi.”
‎
‎PB HMI-MPO berpandangan bahwa pengaturan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tepat dan konstitusional.
‎
‎Posisi Polri di bawah Presiden dinilai strategis untuk menjaga kesatuan komando dalam penegakan hukum, memastikan sinergi antara kebijakan pemerintahan dengan operasional keamanan, serta menjaga stabilitas nasional.
‎
‎”Keberadaan Polri di bawah Presiden adalah pilihan negara hukum yang tepat. Ini memudahkan koordinasi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam menjaga keamanan dalam negeri, yang merupakan pondasi bagi pelaksanaan pembangunan dan penegakan demokrasi,” jelas Laode.
‎
‎Lebih lanjut, Laode menyoroti aspek efektivitas dan netralitas. Struktur komando yang terpusat dan jelas justru dinilai dapat melindungi Polri dari intervensi dan tarik-menarik kepentingan politik parsial.
‎
‎”Dengan posisi saat ini, Polri dapat lebih independen dalam menegakkan hukum secara profesional. Mereka tidak akan terfragmentasi oleh kepentingan di luar eksekutif, sehingga fokus pada tugas pokoknya: menjaga keamanan, ketertiban, dan melayani masyarakat,” tegasnya.
‎
‎Dengan pernyataan ini, PB HMI-MPO menyampaikan dukungan penuh terhadap konfigurasi kelembagaan Polri saat ini dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghormati konsensus konstitusional yang telah dibangun.