Nusatoday.id – Pekan depan, Nusa Ina Connection (NIC) dibawah kepemimpinan Abdullah Kelrey akan menyodorkan laporan resmi ke Bareskrim Mabes Polri, menuntut pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Bupati Berau. Tuduhan yang diajukan berkisar pada dugaan kerugian serius yang dialami PT Indo Pusaka Berau (IPB), perusahaan milik daerah. NIC menekankan: bila pengelolaan tidak mematuhi ketentuan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik, maka aparat penegak hukum harus turun tangan demi transparansi dan akuntabilitas publik.
Menurut Kelrey, Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas dengan porsi 52% memegang kendali penuh atas keputusan strategis di IPB, termasuk pengangkatan Direktur Utama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian, tanggung jawab jelas berada di pundak kepala daerah.
“Sebagai pemilik modal terbesar, pengawasan melekat pada kepala daerah. Bupati tidak bisa lepas tangan ketika muncul potensi kerugian,” tegas Kelrey, Jumat (05/12/2025).
Karena IPB berjalan dengan dana publik utamanya dari anggaran daerah setiap kebijakan direksi wajib berada dalam koridor Good Corporate Governance (GCG). Jika perusahaan menunjukkan kinerja buruk atau merugi, evaluasi harus dilakukan dengan terbuka, profesional, dan dipublikasikan agar masyarakat dapat menilai secara jelas.
Kelrey menambahkan bahwa peran aktif Polri diperlukan agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan BUMD tersebut.
“Kami mendesak agar Polri segera memeriksa Bupati Berau jika indikasi penyimpangan muncul. Ini bukan tuduhan kosong melainkan dorongan agar penegakan hukum berjalan sesuai mekanisme undang-undang,” ujarnya.
Dengan struktur kepemilikan IPB saat ini 52% Pemda Berau, 41% PT IDONESUA POWER, dan 7% PT JASIN EFFRIN JAYA maka porsi terbesar berada pada Pemda. Karenanya, Bupati Berau tak bisa menepis tanggung jawab atas segala keputusan strategis yang diambil perusahaan.
Kelrey berpendapat bahwa pemeriksaan resmi justru akan memberi kejelasan publik: jika tidak ditemukan pelanggaran, hal itu akan mengembalikan kepercayaan masyarakat. “Proses hukum melalui lembaga resmi jauh lebih baik daripada spekulasi liar semua pihak diuntungkan bila sistem berjalan,” tutupnya.
