Nusatoday.id – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya aktivitas akibat genangan air yang melanda sejumlah wilayah di Ibu Kota dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah pusat, kata dia, telah mengambil langkah taktis untuk menekan dampak cuaca ekstrem yang diprediksi mencapai puncaknya hingga akhir Januari 2026.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Pemerintah telah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, BNPB, serta BMKG untuk memperkuat operasi modifikasi cuaca di wilayah Jabodetabek,” ujar Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Ruang Wartawan, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk mengurangi intensitas hujan ekstrem yang berpotensi memperparah banjir di kawasan padat penduduk. Pemerintah pusat dan daerah terus melakukan pemantauan serta evaluasi secara harian.
Prasetyo juga menegaskan bahwa Presiden tetap memantau perkembangan penanganan banjir meskipun tengah menjalankan kunjungan kerja ke luar negeri. Dalam dua hari terakhir, Presiden disebut aktif berkomunikasi dengan jajaran kementerian dan memberikan arahan langsung untuk pembentukan tim kajian lintas sektoral.
“Bapak Presiden memerintahkan agar segera dibentuk tim kajian untuk menganalisis secara menyeluruh dan menyusun grand design penyelesaian persoalan pengelolaan air, khususnya di Pulau Jawa,” katanya.
Menurut Mensesneg, persoalan banjir di wilayah Jabodetabek yang terus berulang setiap tahun tidak semata-mata disebabkan oleh faktor cuaca. Perubahan tata ruang, pendangkalan sungai, serta berkurangnya kawasan resapan air dinilai menjadi faktor struktural yang memperparah kondisi.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data, kawasan Jabodetabek yang dahulu memiliki sekitar 1.000 situ atau danau sebagai tampungan air alami, kini hanya tersisa sekitar 200. Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas penyerapan dan pengendalian air hujan semakin menurun drastis.
Dalam tim kajian lintas sektor tersebut, pemerintah akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian PUPR, ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Dalam Negeri. Sejumlah BUMN dan lembaga teknis seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa juga akan dilibatkan, termasuk dalam kaitannya dengan proyek Giant Sea Wall.
“Tim ini diminta bekerja cepat, lintas kementerian dan lintas provinsi, untuk menganalisis dari hulu hingga hilir agar penanganan banjir dan pengelolaan air ke depan dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan,” pungkas Prasetyo.
