Nusatoday.id – Dugaan kekerasan yang melibatkan oknum anggota kepolisian terhadap seorang anak berusia 14 tahun di Tual kembali menimbulkan keprihatinan publik. Korban berinisial AT dilaporkan meninggal dunia setelah diduga dipukul oleh anggota Brimob berinisial MS, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh jajaran Polres Tual dalam proses penyidikan yang tengah berlangsung.
Daut Solissa, Koordinator Wilayah Pulau Jawa Partai Solidaritas Melanesia (PSM), menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Ia menegaskan agar seluruh proses hukum ditangani secara terbuka dan transparan, sehingga publik dapat mengawal setiap tahapannya tanpa adanya kecurigaan intervensi dari pihak manapun. Menurut Ibrahim, proses penegakan hukum yang jelas dan transparan akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.
Selain itu, Abdullah Kelrey, Pendiri sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Melanesia (PSM) menekankan bahwa kasus di Tual harus dilihat sebagai bagian dari tantangan perlindungan anak secara nasional. Ia mengingatkan bahwa dalam lima tahun terakhir, terdapat sejumlah insiden kekerasan terhadap anak yang mendapat sorotan publik, termasuk yang melibatkan oknum aparat di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Jakarta, yang menunjukkan perlunya pengawasan ketat dan integritas tinggi dari institusi Polri.
Menurut Kelrey, ini menjadi ujian serius bagi Kapolri dalam membenahi institusi agar penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap anak bisa dilakukan secara adil, tegas, dan transparan.
Kelrey menambahkan bahwa Partai Solidaritas Melanesia (PSM) akan terus mengawal proses hukum kasus di Tual hingga tuntas. Ia menekankan bahwa publik berhak mengetahui setiap perkembangan penyidikan hingga persidangan agar keadilan bagi korban dapat terwujud. Menurutnya, institusi Polri harus menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi anak, memperbaiki mekanisme internal, dan memastikan setiap aparat yang terbukti bersalah mendapatkan sanksi setimpal, sehingga tragedi serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat dipulihkan.
