Nusatoday.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau tanggul pengaman pantai Nizam Zachman di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (8/12/2025). Kunjungan ini dilakukan setelah bagian tanggul tersebut mengalami kebocoran saat banjir pesisir atau rob melanda kawasan utara Jakarta beberapa hari sebelumnya. Rembesan air laut yang sempat terekam warga mengundang perhatian publik karena kawasan ini merupakan salah satu garis pertahanan utama terhadap rob.
Didampingi Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Pramono memeriksa kondisi struktur tanggul sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan cepat. Ia juga naik ke panggung beton untuk memantau langsung tekanan air laut yang tertahan tanggul pengaman tersebut.
Dalam kunjungannya, Pramono menekankan bahwa kawasan pesisir Jakarta tidak bisa dikelola secara parsial. Ia menjelaskan bahwa pengamanan pantai Nizam Zachman dan Muara Baru melibatkan banyak institusi, mulai dari Kementerian PUPR, Pelindo selaku pengelola kawasan pelabuhan, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Meski demikian, ia menegaskan bahwa koordinasi tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab utama yang diemban Pemerintah Provinsi DKI.
“Ini kerja bersama. Ada banyak pihak berperan, tetapi apa pun situasinya, Pemprov DKI harus hadir dan mengambil posisi terdepan untuk melindungi warga,” ujar Pramono.
Ia menambahkan bahwa perbedaan kewenangan antarinstansi tidak boleh menghambat penanganan rob. Menurutnya, rob adalah ancaman tahunan yang semakin meningkat intensitasnya, sehingga penanganan jangka pendek maupun jangka panjang harus dikerjakan secara kolaboratif. Bahkan pada wilayah yang secara administratif menjadi tanggung jawab Pelindo, Pemprov DKI tetap turun tangan demi mempercepat mitigasi.
Tanggul Nizam Zachman sendiri merupakan bagian dari proyek NCICD Fase A, program besar pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat garis pantai Jakarta. Pramono menyebut bahwa proyek ini membuktikan kebutuhan kolaborasi — tidak ada satu lembaga pun yang mampu menanggung seluruh persoalan pesisir secara mandiri, terutama di tengah risiko penurunan tanah dan kenaikan muka air laut.
Kunjungan Pramono menjadi penegasan bahwa penanganan rob bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi soal komitmen bersama antara pusat, daerah, dan pengelola kawasan ekonomi strategis. Ia menutup kunjungan dengan instruksi khusus kepada SDA DKI untuk memastikan perbaikan darurat berjalan tanpa hambatan dan koordinasi lintas instansi diperkuat.
“Warga Jakarta berhak mendapatkan perlindungan. Karena itu, semua pihak harus bergandengan tangan. Ini bukan soal siapa yang berwenang, tapi siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
