Nusatoday.id — Ketua Sentrum Mahasiswa Indonesia Halmahera Barat DKI Jakarta (SEMAINDO), Sahrir Jamsin, melontarkan kritik keras terhadap Bupati Halmahera Barat, James Uang, yang dinilai sebagai aktor utama dibukanya jalan investasi proyek geothermal Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.
Sahrir menegaskan, proyek geothermal Telaga Ranu bukan proyek kecil. Berdasarkan peta resmi WKP, Telaga Ranu memiliki luas wilayah sekitar ±16.650 hektare dengan status Survei Rinci, yang mencakup kawasan hutan penyangga, daerah tangkapan air, serta wilayah ekologis vital yang menopang kehidupan masyarakat Jailolo dan sekitarnya.
“James Uang bukan korban kebijakan pusat. Ia adalah aktor sadar yang demi kepentingan dan jabatannya sebagai bupati, rela menjual Telaga Ranu dan membuka jalan bagi investasi masuk. Ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat Halmahera Barat,” tegas Sahrir.
SEMAINDO menilai Telaga Ranu merupakan kawasan strategis ekologis yang memiliki fungsi penting sebagai sumber air, kawasan resapan, dan habitat keanekaragaman hayati. Namun kawasan seluas 16.650 hektare tersebut justru dipertaruhkan atas nama proyek energi, tanpa perlindungan maksimal terhadap lingkungan dan masyarakat.
Dalam proyek ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI telah menetapkan PT Ormat Geothermal Indonesia, anak perusahaan korporasi energi asal Amerika Serikat, sebagai pemenang lelang WKP Telaga Ranu. Menurut SEMAINDO, keputusan tersebut semakin menegaskan bahwa kepentingan investasi lebih diutamakan dibanding keselamatan ekologis dan hak rakyat lokal.
“Alih-alih berdiri sebagai benteng terakhir rakyat, James Uang justru berubah menjadi makelar kebijakan. Ia lebih sibuk membuka karpet merah bagi investor, daripada menjaga hutan, air, dan keselamatan masyarakatnya sendiri,” lanjut Sahrir.
Sahrir menegaskan, dalih transisi energi yang digunakan pemerintah hanyalah tameng politik untuk menutupi kegagalan kepemimpinan daerah dalam melindungi ruang hidup rakyat. Ia menyebut, energi bersih yang dibangun di atas pembukaan hutan, perusakan ekosistem, dan potensi konflik sosial adalah kebohongan moral.
“Jabatan itu amanah, bukan alat tawar-menawar. Ketika seorang bupati lebih memilih investasi daripada rakyatnya sendiri, maka ia layak dicatat sebagai pemimpin yang gagal secara etika dan sejarah,” kata Sahrir.
SEMAINDO menegaskan bahwa kebijakan geothermal Telaga Ranu cacat secara demokratis, karena diputuskan tanpa pelibatan masyarakat lokal secara bermakna, tanpa persetujuan bebas dan diinformasikan (FPIC), serta tanpa keterbukaan dokumen kajian lingkungan kepada publik.
Atas dasar itu, SEMAINDO memastikan akan terus mengawal dan melawan proyek geothermal Telaga Ranu, termasuk dengan menggelar aksi unjuk rasa dan konsolidasi gerakan mahasiswa serta elemen rakyat Maluku Utara di Jakarta.
“Sejarah Halmahera Barat akan mencatat: Telaga Ranu terancam bukan karena rakyat, tetapi karena keputusan politik James Uang,” tutup Sahrir.
