Nusatoday.id – Upaya Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos mempercepat reformasi birokrasi melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendapat perhatian dari masyarakat sipil. Founder Halmahera Transparency & Justice (Haltrust Center), Sudiono, menilai transformasi digital berpotensi gagal jika tidak disertai perubahan budaya kerja aparatur.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan penataan kelembagaan dan pembenahan layanan strategis seperti perizinan, pekerjaan umum, perumahan, dan kesehatan. Namun Sudiono mengingatkan, digitalisasi tanpa transparansi dan akuntabilitas hanya akan memindahkan masalah lama ke sistem baru. Tegas, Jumat (14/11).
Menurutnya, tantangan lain yang perlu diantisipasi adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta kesenjangan akses teknologi di wilayah kepulauan. Ia mendorong pemerintah membuka ruang partisipasi publik untuk memastikan reformasi berjalan inklusif dan berkelanjutan.
