Nusatoday.id – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuai berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Lembaga Bantuan Hukum Penasehat Hukum Independen Garda Utama (LBH-PHIGMA) DKI Jakarta. Wakil Ketua III LBH-PHIGMA DKI Jakarta, Aswan Kelian, memberikan pandangannya terkait rencana pemberian penghargaan tersebut.
Aswan Kelian menyampaikan bahwa pemberian Bintang Mahaputra merupakan hak prerogatif presiden, namun perlu dipertimbangkan secara matang dan objektif. Menurutnya, pemberian penghargaan tersebut harus didasarkan pada penilaian yang komprehensif terhadap kinerja Kapolri secara keseluruhan, termasuk aspek keadilan dalam penegakan hukum.
“Kami menghargai segala upaya dan prestasi yang telah diraih oleh Kapolri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, kami juga berharap agar pemberian penghargaan ini tidak hanya didasarkan pada keberhasilan dalam penanganan kasus-kasus besar atau penurunan angka kriminalitas semata,” ujar Aswan Kelian, Sabtu (14/02/2026).
LBH-PHIGMA DKI Jakarta menyoroti pentingnya aspek keadilan dalam penegakan hukum. Aswan Kelian menuturkan bahwa masih banyak kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan secara adil dan transparan, terutama kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kecil dan kelompok rentan.
“Kami berharap agar Kapolri dapat terus meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan merata, tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” tegas Aswan Kelian.
Selain itu, LBH-PHIGMA DKI Jakarta juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja Polri. Menurut Aswan Kelian, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana Polri menjalankan tugasnya dan menggunakan anggaran negara.
“Kami berharap agar Polri dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan dan programnya. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja Polri,” kata Aswan Kelian.
LBH-PHIGMA DKI Jakarta juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memberikan dukungan dan masukan konstruktif kepada Polri. Menurut Aswan Kelian, Polri membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
“Kami percaya bahwa Polri dapat menjadi institusi yang profesional, modern, dan terpercaya. Namun, hal itu hanya dapat terwujud jika Polri mendapatkan dukungan dan masukan dari seluruh masyarakat,” ujar Aswan Kelian.
LBH-PHIGMA DKI Jakarta berharap agar Polri dapat terus berbenah diri dan meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Aswan Kelian menuturkan bahwa Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara adil dan beradab.
“Kami berharap agar Polri dapat terus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Polri harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara adil dan beradab,” pungkas Aswan Kelian.
Pernyataan dari LBH-PHIGMA DKI Jakarta ini menjadi salah satu suara yang perlu didengar dalam menanggapi rencana pemberian Bintang Mahaputra kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap Polri, terutama dalam hal penegakan hukum yang adil dan transparan.
Pemberian Bintang Mahaputra kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja Polri secara keseluruhan, serta mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.
Kasus-Kasus Kontroversial yang Melibatkan Polri:
Di tengah rencana pemberian penghargaan ini, penting untuk menyoroti beberapa kasus kontroversial yang melibatkan Polri selama masa jabatan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang menjadi perhatian publik dan dapat mempengaruhi persepsi terhadap kinerja institusi:
1. Kasus KM 50: Insiden penembakan anggota FPI di KM 50 Tol Cikampek masih menjadi perdebatan dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi penanganan kasus. Meskipun beberapa anggota polisi telah diproses hukum, sebagian masyarakat masih merasa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan.
2. Kasus Dugaan Korupsi di Internal Polri : Beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum pejabat tinggi Polri mencuat ke publik dan mencoreng citra institusi. Hal ini menyoroti perlunya upaya yang lebih serius dalam membersihkan internal Polri dari praktik korupsi.
3. Tindakan Represif Aparat dalam Aksi Demonstrasi: Beberapa kali terjadi laporan mengenai tindakan represif aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi atau unjuk rasa. Penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh aparat kepolisian menjadi perhatian serius dan memicu kritik dari berbagai pihak.
4. Lambatnya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual : Beberapa kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke polisi mendapat sorotan karena dinilai lambat dalam penanganannya. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan mempertanyakan komitmen Polri dalam melindungi korban kekerasan seksual.
Kasus-kasus ini menjadi catatan penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi kinerja Polri secara keseluruhan. Meskipun terdapat berbagai prestasi yang telah diraih, kasus-kasus kontroversial ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mewujudkan penegakan hukum yang adil dan transparan.
