Nusatoday.id – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, resmi melantik 14 Pejabat Administrator dan Pengawas BPJPH yang akan bertugas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai dan Loka di lingkungan BPJPH. Pelantikan berlangsung di Aula Gedung BPJPH, Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPJPH RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPJPH. Regulasi ini menjadi dasar penguatan struktur organisasi dan tata kelola UPT Balai serta Loka agar pelaksanaan tugas dan fungsi jaminan produk halal berjalan lebih efektif, profesional, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan adalah amanah. Jaga integritas, disiplin, dan dedikasi dalam bekerja. Yang paling penting, permudahlah layanan halal di daerah,” tegas Ahmad Haikal Hasan yang akrab disapa Babe Haikal.
Ia juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar memegang teguh sumpah jabatan serta menunjukkan kinerja terbaik melalui kerja sama yang konstruktif dan kepemimpinan yang memberi keteladanan.
“Tunjukkan kinerja terbaik, bangun kolaborasi yang baik, dan jadilah teladan, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat,” ujarnya.
Pengisian jabatan Administrator dan Pengawas pada UPT Balai dan Loka BPJPH dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat efektivitas kepemimpinan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan peran UPT dalam mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Untuk wilayah Provinsi Maluku, Abdul Karim Kelrey, SE, dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Maluku.
Sebagai pejabat yang baru dilantik, Abdul Karim Kelrey akan memfokuskan tugas pada peningkatan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal, pendampingan intensif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penguatan koordinasi lintas lembaga di wilayah Maluku, Maluku Utara, hingga Papua.
BPJPH RI juga menegaskan bahwa akses layanan halal saat ini semakin mudah melalui pemanfaatan sistem digital serta program pendampingan sertifikasi halal gratis bagi UMKM tertentu. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi dan memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah terpencil.
Sebelum dipercaya memimpin Loka Halal Maluku, Karim Kelrey pernah menjabat sebagai Ketua Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku. Ia juga memiliki pengalaman organisasi sebagai Ketua Komite KSM Kota Ambon serta Pengurus Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur (IKB SBT).
Dengan latar belakang birokrasi dan pengalaman sosial tersebut, Karim Kelrey diharapkan mampu mendorong percepatan sertifikasi halal di kawasan timur Indonesia, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen dan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global.
