Nusatoday.id – Aliansi Pemuda Mahasiswa Maluku Utara Jakarta menggelar aksi demonstrasi pada Kamis, (02/04/2026) di depan Mabes Polri dan kantor DPP Partai Demokrat sebagai bentuk kecaman terhadap dugaan pernyataan bermuatan SARA yang diduga disampaikan oleh Aksandri Kitong melalui grup WhatsApp. Pernyataan tersebut dinilai mengandung provokasi agama dan berpotensi memicu konflik di wilayah Maluku Utara.
Aksi ini melibatkan sejumlah organisasi, di antaranya Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara Jabodetabek (PB-FORMMALUT), Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP-FORMAPAS), Forum Rakyat Nusantara (FORNUSA), serta Central Pemuda Halmahera (CPH). Para pimpinan organisasi turut hadir langsung dalam aksi, termasuk Ketua Umum PB-FORMMALUT M. Reza A. Syadik, Ketua Umum PP-FORMAPAS Riswan Sanun, Ketua Umum FORNUSA Rusdi Bicara, dan pimpinan CPH Abid Ramadhan.
Dalam orasinya, massa aksi mendesak Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk segera memberikan sanksi tegas terhadap Aksandri Katong yang dinilai sebagai pihak yang diduga menjadi provokator. Selain itu, mereka juga meminta aparat kepolisian untuk bertindak cepat dan profesional dalam menangani laporan yang telah masuk di Polda Maluku Utara.
Demonstrasi juga dilakukan di Mabes Polri dengan tuntutan agar Kapolda Maluku Utara segera dicopot apabila dinilai lamban dalam memproses kasus tersebut. Massa juga menyoroti kinerja Kapolres Halmahera Utara yang dianggap tidak tegas dan hanya berperan sebagai fasilitator klarifikasi, bukan penegak hukum dalam kasus yang diduga mengandung unsur hasutan.
Aliansi tersebut menilai bahwa dugaan provokasi yang terjadi merupakan ancaman serius terhadap kerukunan umat beragama di Maluku Utara yang selama ini hidup harmonis. Mereka juga memperingatkan bahwa jika tidak ada langkah tegas dari pihak terkait, aksi lanjutan dalam skala lebih besar akan dilakukan, termasuk rencana konsolidasi untuk menyampaikan tuntutan langsung ke Istana Negara.
Selain itu, massa aksi mengaku mencurigai adanya upaya pembubaran demonstrasi oleh oknum tidak dikenal saat aksi berlangsung di kantor DPP Partai Demokrat. Namun, upaya tersebut disebut tidak berhasil.
Aksi ini sekaligus menjadi bentuk pelaporan resmi kepada DPP Partai Demokrat dan Mabes Polri agar kasus ini segera ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
