Nusatoday.id – Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Kapolda Kalimantan Timur Endar Priantoro segera membebaskan 11 orang pendemo yang ditangkap polisi dalam aksi demonstrasi terhadap Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang berujung ricuh.
Menurut Uchok Sky, pembebasan terhadap 11 pendemo tersebut akan menjadi indikator bahwa kepolisian tetap bersikap netral dalam menangani aksi demonstrasi yang menyebabkan delapan orang harus dilarikan ke rumah sakit.
“Kalau Kapolda Kaltim membebaskan mereka, berarti memang polisi bisa dinilai netral dalam aksi demonstrasi kepada Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang berujung ricuh dan memakan korban delapan orang dilarikan ke rumah sakit,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2026).
Namun, jika para pendemo tidak dibebaskan, CBA mengaku memaklumi karena Polda Kaltim dinilai memiliki kedekatan anggaran dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kalau Irjen Pol Endar Priantoro tidak membebaskan 11 pendemo, CBA memakluminya lantaran Polda Kaltim sudah mendapat anggaran besar dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melalui APBD Provinsi sebesar Rp49,9 miliar,” ujar Uchok.
Ia menjelaskan, anggaran Rp49,9 miliar tersebut diperuntukkan bagi pembangunan Sekolah Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Kaltim di Kutai Kartanegara.
Selain itu, berdasarkan catatan CBA, pada tahun 2024 Polda Kaltim juga menerima sejumlah proyek yang bersumber dari APBD Kalimantan Timur, antara lain:
Rehabilitasi Gedung Barak Pembentukan SPN Polda Kaltim sebesar Rp6.001.517.820
Perencanaan SPN Polda Kaltim sebesar Rp97.790.000
Laston Lapis AUS (AC-WC) Kantor Polda Kaltim sebesar Rp1.326.199.000
Pengawasan atau Supervisi Rehabilitasi Gedung Barak Pembentukan SPN Polda Kaltim sebesar Rp495.300.000
Pekerjaan Mako Brimob KM 13 sebesar Rp1.400.000.000
Menurut Uchok, besarnya alokasi anggaran tersebut dapat memunculkan persepsi publik bahwa Kapolda Kaltim tidak sepenuhnya independen dalam menangani aksi demonstrasi yang menyasar gubernur.
“Dari banyak anggaran yang diterima oleh Polda Kaltim ini, memperlihatkan bahwa Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro tidak bisa netral sebagai polisi profesional yang dikehendaki publik,” tegasnya.
Ia juga menilai seharusnya Kapolda Kaltim dapat mendorong Gubernur Rudy Mas’ud untuk menemui langsung para demonstran agar eskalasi konflik tidak membesar.
Sementara Ketua Padepokan Hukum Indonesia ( PADHI ) Kalimantan Timur, Siswansyah menanggapi seharusnya Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud jika memang peduli dengan rakyat lebih gentleman untuk temui mahasiswa dan pendemo diluar bukannya bicara lewat medsos.
“Ada etika seharusnya yang dimilik Rudy Mas’ud, Dia dipilih oleh warga Kaltim, selama kampanye Pilkada mengemis suara warga Kaltim tapi saat mahasiswa dan pendemo minta ditemui malah bicara di medsos, ini adalah etika moral dan sosial pejabat Kaltim yang buruk menurut saya,” kata Siswansyah pada Sabtu 25 April 2026.
PADHI Wilayah Kaltim juga mendesak Polda Kaltim membebaskan para demonstran yang ditahan khususnya mahasiswa dan aktivis.
“Seharusnya Irjen Pol Endar Priantoro memaksa Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud untuk bertemu para pedemo. Kalau itu dilakukan, tidak mungkin ada kericuhan, tidak akan memakan korban delapan orang, dan tidak ada yang ditangkap oleh polisi,” pungkas Siswansyah
