Archipelagotimes.com – Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak keras wacana menempatkan Polri di bawah kementerian kembali memantik polemik. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Senin (26/1/2026), Sigit menegaskan bahwa jika Polri berada di bawah kementerian, maka institusi kepolisian akan melemah, bahkan berdampak langsung pada posisi Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan.
Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPR yang mendukung agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, sembari menegaskan pentingnya fungsi pengawasan parlemen agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan di tubuh Korps Bhayangkara.
Namun, pernyataan tersebut langsung disambar kritik tajam dari Abdullah Kelrey, Founder Nusa Ina Connection (NIC). Dengan nada keras, Kelrey menyebut Kapolri tak perlu sibuk berdebat soal struktur kelembagaan, sementara luka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum masih menganga lebar.
“Kapolri jangan sibuk bicara Polri di bawah kementerian atau tidak. Yang jauh lebih penting, benahi dulu rumah sendiri. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Salah satu ujian paling telanjang adalah kasus Firli Bahuri,” tegas Kelrey kepada wartawan, Senin (26/1/2026).
Menurut Kelrey, kasus mantan Ketua KPK Firli Bahuri bukan sekadar perkara hukum biasa, melainkan simbol retaknya supremasi hukum di Indonesia. Firli, yang sempat digadang-gadang sebagai wajah pemberantasan korupsi, justru terjerat dugaan pemerasan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian.
“Ini ironi tingkat dewa. Mantan jenderal polisi, eks pimpinan lembaga antirasuah, tapi kini justru jadi etalase telanjang betapa hukum bisa tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” ujar Kelrey yang juga Komite Nasional Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK RI).
Ia mengingatkan bahwa publik masih menyimpan daftar panjang tanda tanya, mulai dari status hukum Firli yang berlarut-larut, proses penangkapan yang terkesan lamban, hingga bayang-bayang intervensi kekuasaan yang seolah membekukan keberanian aparat.
“Kalau Polri mau bicara soal wibawa, jangan cuma soal struktur di atas kertas. Wibawa itu lahir dari keberanian menyeret siapa pun ke penjarah, termasuk jenderal, mantan pejabat tinggi, bahkan mantan Ketua KPK sekalipun,” kata Kelrey.
Ia menilai, selama kasus Firli Bahuri belum dituntaskan secara transparan dan tuntas di pengadilan, maka setiap pidato tentang reformasi Polri, profesionalisme, dan independensi hanya akan terdengar seperti slogan kosong yang menggema di ruang hampa.
“Rakyat tidak butuh retorika. Rakyat butuh bukti. Tangkap! Di situlah kehormatan Polri diuji, di situlah harga diri negara dipertaruhkan,” Tutup Kelrey.
