Ringkasan :
- Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, mengkritik keras mandeknya penanganan kasus yang menjerat mantan Ketua KPK, Firli Bahuri.
- Lambannya proses hukum di Polda Metro Jaya semakin memperkuat persepsi publik bahwa penegakan hukum di Indonesia kian kusut, tajam ke bawah namun tumpul terhadap elite.
- Jika kasus besar seperti ini dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum akan terus merosot.
- Kelrey juga menantang Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk menunjukkan keberanian menuntaskan perkara tersebut.
- Jika penanganannya terus berjalan di tempat, ia meminta Panglima TNI Agus Subiyanto ikut mendorong percepatan penyelesaian kasus itu agar wibawa penegakan hukum negara tidak semakin runtuh.
Nusatoday.id – Mandeknya penanganan kasus yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, kembali memicu kritik keras terhadap kinerja aparat penegak hukum. Publik menilai penegakan hukum di Indonesia semakin kusut, penuh pencitraan, dan memperlihatkan wajah hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ketika berhadapan dengan elite kekuasaan.
Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, secara terbuka menyindir keras lambannya penanganan perkara tersebut yang hingga kini masih bergulir tanpa kepastian hukum. Ia menilai kasus yang menjadi perhatian publik nasional itu justru seperti dibiarkan berlarut-larut.
“Kasus Firli Bahuri ini sudah terlalu lama menggantung. Publik berhak bertanya, sebenarnya ada apa dengan penegakan hukum kita?” tegas Kelrey. Jumat, (13/03/2026).
Menurutnya, situasi ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa penegakan hukum saat ini lebih sibuk membangun citra daripada menunjukkan keberanian menuntaskan perkara besar.
Kelrey menilai, jika kasus yang menyeret mantan pimpinan lembaga antikorupsi saja tidak mampu diselesaikan secara cepat dan transparan, maka wajar jika masyarakat menilai hukum di Indonesia sedang mengalami krisis kepercayaan.
Ia juga menyoroti peran Polda Metro Jaya yang hingga kini menangani perkara tersebut tanpa perkembangan signifikan. Menurutnya, terlalu lamanya proses penanganan perkara tersebut hanya memperkuat kesan bahwa ada sesuatu yang sengaja ditahan.
“Jangan sampai publik melihat kasus ini sengaja diperlambat. Jika dibiarkan terus seperti ini, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum akan semakin runtuh,” ujarnya.
Kelrey bahkan secara langsung menantang Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk menunjukkan keberanian dalam menuntaskan kasus tersebut.
Menurutnya, momentum ini menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Kapolri dalam membuktikan bahwa institusi kepolisian benar-benar berdiri di atas prinsip keadilan, bukan kepentingan kekuasaan.
“Kapolri Listyo Sigit Prabowo harus berani. Jangan sampai Polri terlihat kuat terhadap rakyat kecil, tetapi melempem ketika berhadapan dengan elite,” katanya.
Karena kasus tersebut dinilai terlalu lama berjalan di tempat, Kelrey bahkan meminta Panglima TNI Agus Subiyanto untuk ikut turun tangan membantu mendorong percepatan penyelesaian perkara itu.
Ia menilai, jika institusi kepolisian tidak mampu memberikan kepastian hukum dalam waktu yang wajar, maka dorongan dari pimpinan TNI diperlukan agar kasus tersebut tidak terus tenggelam.
“Kalau Polri tidak mampu menuntaskan kasus ini dengan cepat, maka Panglima TNI Agus Subiyanto harus membantu mendorong agar kasus ini tidak terus mandek. Negara tidak boleh kalah oleh tarik-menarik kepentingan,” tegas Kelrey.
Menurutnya, berlarut-larutnya kasus Firli Bahuri bukan hanya soal individu, tetapi menyangkut wibawa negara dalam menegakkan hukum.
“Jika kasus besar seperti ini saja tidak bisa diselesaikan, maka publik akan melihat hukum di negeri ini hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu berbahaya bagi masa depan penegakan hukum kita,” pungkasnya.
