Nusatoday.id – Sosok intelektual sejati menurut Aridho Pamungkas, perwakilan DPP KNPI, harus hadir dan berbaur di tengah masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam Diskusi Publik bertema “Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka”, yang digelar Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FORMATIK) pada Selasa, 11 November 2025.
Dalam paparannya, Aridho menyoroti arah kebijakan pemerintahan yang masih menitikberatkan pada sektor pangan dan migas. Ia menilai, serapan anggaran yang besar justru belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Anggaran meningkat dari 2023 hingga 2025, tapi kenyataannya harga beras tetap mahal. Banyak stok beras menumpuk di gudang diduga banyak tengkulak, apalagi distribusi dan basis pertanian kita masih terkonsentrasi di Pulau Jawa,” ujar Aridho.
Menurutnya, program pertanian di luar Pulau Jawa belum berjalan optimal. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pemberdayaan generasi muda dalam sektor strategis.
“Anak muda tidak cukup diberi ruang dalam program pemerintah. Harusnya pemberdayaan disesuaikan dengan minat dan kapasitas mereka,” tegasnya.
Aridho juga menyoroti perubahan gaya hidup pejabat yang dinilainya tidak sejalan dengan kondisi rakyat saat ini. Ia menyebut, pemerintahan yang diisi oleh tokoh non-aktivis cenderung jauh dari realitas sosial.
“Satu tahun pemerintahan ini banyak diisi orang-orang yang tidak lahir dari gerakan aktivis. Mereka hidup dalam kemewahan, sementara rakyat kesulitan. Lihat saja Nepal, contoh nyata bagaimana pemerintah dan rakyat bisa punya gaya hidup yang kontras,” tambahnya.
Aridho mengajak para pemuda untuk menjadi trigger dalam melakukan kontrol sosial melalui berbagai media, termasuk podcast, media daring, dan ruang demokrasi digital.
“Gunakan media sosial untuk gerakan positif, konsolidasi, dan advokasi. Aktivis harus bisa mengambil peran itu,” katanya.
Dalam sesi tanya jawab, Aridho turut menyinggung isu Pahlawan Nasional, nasionalisme, dan kebijakan undang-undang strategis.
Menurutnya, pemilihan Pahlawan Nasional cenderung politis. Ia mencontohkan pengakuan terhadap pendiri NU dan Gus Dur yang dinilai sebagai upaya pemerintah menunjukkan penghargaan terhadap dunia pesantren. Sementara itu, penetapan Marsinah sebagai pahlawan dinilai sudah tepat karena perjuangannya untuk kaum buruh.
Aridho juga menilai, pembangunan semangat nasionalisme yang di jalankan lewat BPIP dan MPR belum sepenuhnya merata.
Mengenai UU TNI dan UU Kejaksaan, Aridho menyoroti potensi pembengkakan anggaran akibat perluasan usia pensiun dan kolaborasi antar-lembaga.
“Kenaikan usia pensiun di TNI bisa menambah beban anggaran. Begitu juga kerja sama dengan Kejaksaan, perlu diawasi agar tak memunculkan tumpang tindih kewenangan,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh elemen muda untuk mengawal setiap proses legislasi di DPR, termasuk dalam forum rapat dengar pendapat (RDP).
Dalam pernyataan penutupnya, Aridho menegaskan pentingnya aktivis untuk turun langsung ke masyarakat dan mengadvokasi kepentingan rakyat kecil. “Kita harus kembali ke masyarakat. Dari sanalah suara sejati perubahan berasal,” pungkasnya.
