Nusatoday.id – Rumah Milenial Indonesia (RMI) menyampaikan sikap serta dukungannya secara tegas agar kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden. Hal ini menanggapi adanya isu dan wacana yang berkembang terkait penempatan institusi Polri di bawah kementerian.
Direktur Rumah Milenial Indonesia, Samuel Hutapea, memandang bahwa dengan struktur institusi Polri yang ada saat ini menjadi kunci dari efektivitas kinerja Korps Bhayangkara. Menurutnya, penempatan Polri langsung dibawah komando Presiden seperti saat ini sudah sangat tepat karena memangkas hambatan administratif yang sering kali terjadi di level kementerian.
“Dengan berada langsung di bawah Komando Presiden, kinerja institusi Polri akan lebih efektif dan efisien karena telah memangkas rantai birokrasi yang panjang dan seringkali memperlambat pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, posisi tersebut juga menjaga serta menguatkan independensi Polri agar tidak mudah ditarik ke dalam berbagai kepentingan politik tertentu,” tegas Samuel dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/1).
Lebih lanjut, Samuel Hutapea yang juga Pengurus DPP GAMKI menjelaskan bahwa dengan penempatan Polri langsung dibawah kordinasi Presiden terbukti mampu melakukan akselerasi berbagai program strategis pemerintah. Yang dimana salah satunya yakni keterlibatan aktif institusi Polri dalam mendukung serta mensukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menambahkan, jika Polri berada di bawah kementerian, gerak institusi ini dikhawatirkan akan melambat akibat prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.
”Jadi tidak perlu lagi itu wacana Polri di bawah kementerian, kita sudah ketahui bahwa kementerian ini terlalu birokratis, kita butuh Polri yang cepat dan responsif melayani masyarakat,” tegasnya.
Terakhir Rumah Milenial Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal serta mendukung kedudukan Polri langsung dibawah komando Presiden karena hal ini juga sejalan dengan mandat reformasi 1998.
