Nusatoday.id – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, kembali menegaskan penolakannya terhadap keikutsertaan Indonesia sebagai anggota permanen Board of Peace (BOP) yang disebut dibentuk atas inisiatif Amerika Serikat. Ia menilai, di tengah kondisi dalam negeri yang penuh tekanan, keputusan tersebut tidak memiliki urgensi strategis dan justru berpotensi melukai rasa keadilan publik.
Kelrey menyebut kewajiban kontribusi sekitar 1 miliar dolar AS sebagai beban besar yang tidak sensitif terhadap situasi rakyat. Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan mendesak, mulai dari bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera, persoalan pendidikan, darurat tambang ilegal, darurat korupsi, hingga tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat bawah.
“Dalam negeri sedang tidak baik-baik saja. Rakyat menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Banyak daerah terdampak bencana, pendidikan masih bermasalah, praktik tambang merusak lingkungan, korupsi belum tuntas, ekonomi belum pulih sepenuhnya. Tapi justru kita ikut-ikut BOP,” tegas Kelrey. Sabtu, (21/02/2026).
Ia menggambarkan kondisi sosial saat ini sebagai “kanker kemiskinan” yang terus menggerogoti masyarakat. Di atas kertas, indikator makro mungkin terlihat stabil, namun realitas di lapangan menunjukkan banyak keluarga harus berjuang keras memenuhi kebutuhan dasar.
Selain itu, Kelrey juga menyoroti persoalan penegakan hukum yang dinilainya belum menunjukkan konsistensi dan kepastian. Ia menyebut masih banyak kasus yang penanganannya dianggap tidak jelas, lamban, atau terkesan tebang pilih. Situasi tersebut, menurutnya, memunculkan persepsi adanya kepentingan kelompok dan praktik “politik sandera” di kalangan elite, di mana hukum kerap dijadikan alat tawar-menawar kekuasaan.
“Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil dan transparan, publik akan kehilangan kepercayaan. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Negara tidak boleh dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Kelrey juga menyoroti bahwa BOP bukan organ resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun dikaitkan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Ia menilai struktur BOP tidak menunjukkan prinsip multilateralisme yang adil dan justru membuka ruang dominasi politik global, termasuk potensi kepentingan Israel dalam isu Palestina.
Karena itu, Kelrey secara terbuka mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak keikutsertaan Indonesia dalam BOP. Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto segera menarik Indonesia dari keanggotaan permanen BOP.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersuara. Indonesia harus fokus menyelamatkan rakyatnya sendiri. Presiden harus segera mengevaluasi dan menarik Indonesia dari BOP,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia mengajak aktivis mahasiswa dan pemuda sebagai agen perubahan untuk melakukan evaluasi kritis terhadap satu tahun kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran. Menurutnya, kontrol sosial adalah bagian dari demokrasi yang sehat.
“Mahasiswa dan pemuda tidak boleh diam. Satu tahun pemerintahan harus dievaluasi secara terbuka dan objektif. Jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, harus dikritisi secara konstitusional dan bermartabat,” katanya.
Kelrey menegaskan, semangat kebangsaan yang diwariskan sejak era Soekarno menempatkan rakyat sebagai pusat dari setiap kebijakan negara. Politik luar negeri bebas-aktif pun harus tetap berpijak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
“Jangan sampai kita sibuk dalam forum global yang belum jelas manfaatnya, sementara rakyat sendiri menjerit dan hukum belum ditegakkan secara adil. Evaluasi adalah bagian dari cinta terhadap bangsa,” pungkas Kelrey.
