Nusatoday.id – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung terkait lambannya penanganan dugaan manipulasi laporan keuangan PT Pupuk Indonesia. Kritik tersebut ia sampaikan dalam sebuah diskusi politik di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Iskandar menilai, sejak kasus ini diungkap hampir enam bulan lalu, belum terlihat ada langkah konkret dari lembaga penegak hukum untuk menindaklanjutinya.
“Kasus dugaan penyimpangan laporan keuangan PT Pupuk Indonesia yang berpotensi merugikan negara hingga Rp8,3 triliun sampai hari ini tidak ditindaklanjuti. KPK dan Kejagung seperti diam seribu bahasa,” ujarnya.
Ia bahkan menduga ada kemungkinan lobi-lobi transaksional di balik sikap pasif tersebut. “Apakah ada transaksi atau tekanan politik di balik diamnya mereka, hanya mereka dan Tuhan yang tahu,” tambahnya.
Dengan nada tinggi, Iskandar menyarankan agar kedua lembaga tersebut dibubarkan jika memang tidak sanggup menjalankan tugasnya secara tegas dan transparan.
“Kalau KPK dan Kejagung tak punya nyali menegakkan hukum, lebih baik dibubarkan saja. Rakyat sudah muak dengan janji-janji tanpa tindakan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung soal media mainstream yang dinilainya tidak cukup berani mengangkat isu-isu besar seperti ini, namun justru lebih sering menyajikan konten hiburan yang tidak substansial.
“Malu dong sama rakyat. Dibayar pakai uang rakyat tapi saat hak rakyat dirampok, malah bungkam. Media juga begitu—yang joget-joget diangkat, tapi kasus korupsi besar dibiarkan tenggelam,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iskandar menyebut bahwa salah satu tantangan terbesar pemerintahan Presiden Prabowo ke depan adalah menghadapi masifnya praktik korupsi di berbagai sektor, termasuk di seluruh BUMN.
“BUMN kita banyak yang merugi, tapi semuanya diam. Ini bisa jadi tanda awal keruntuhan bangsa,” pungkasnya
