Nusatoday.id – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, meminta agar polemik soal dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo segera dihentikan. Ia menilai isu tersebut sudah melelahkan publik dan tidak adil jika hanya diarahkan kepada Jokowi secara pribadi.
Hal itu disampaikan Iskandar saat menjawab pertanyaan awak media di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).
“Sudah, mohon distop. Rakyat sudah jenuh. Ini bukan kesalahan Pak Jokowi secara personal. Ini kesalahan kolektif. Jangan terus-terusan memojokkan Pak Jokowi, menurut saya itu tidak adil,” ujarnya.
Iskandar juga mempertanyakan motif pihak-pihak yang baru mengangkat isu ini setelah Jokowi menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden. Ia menyinggung nama Roy Cs yang aktif mengkritisi, namun dinilai tidak menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.
“Mas Roy Cs kalau memang tahu, silakan buka saja dari dulu. Kenapa baru sekarang? Dulu Pak Jokowi jadi Gubernur, Wali Kota, bahkan Presiden dua periode, tapi tidak pernah dipermasalahkan. Sekarang setelah beliau paripurna, malah terus dikejar-kejar. Media juga harus bisa mengontrol ini,” katanya.
Menurut Iskandar, kritik yang muncul cenderung menyudutkan Presiden Jokowi secara pribadi, tanpa menyinggung partai pengusung, penyelenggara pemilu, maupun lembaga intelijen yang juga punya peran dalam proses politik.
“Mas Roy Cs tidak pernah menyentuh partai pendukung, penyelenggara pemilu, atau aparat intelijen. Seolah-olah ini semua murni kesalahan Pak Jokowi sendiri. Semua berteriak seolah paling benar,” lanjutnya.
Iskandar menegaskan bahwa ia menyampaikan pandangan ini secara objektif. Ia pun mengajak media untuk lebih fokus mengangkat isu-isu yang lebih substansial, seperti pemberantasan korupsi, ketimbang terus menggiring opini publik pada polemik yang berulang.
“Banyak kasus korupsi besar yang harus diangkat oleh media. Bukan terus-menerus memutar ulang isu ini. Rakyat capek,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pengalaman masa lalu, di mana tokoh seperti almarhum Sarwono Kusumaatmadja pernah diprofil secara ketat oleh intelijen saat dicalonkan menjadi Sekjen Golkar di era Orde Baru. Menurutnya, hal yang sama seharusnya berlaku ketika Jokowi maju dalam berbagai kontestasi politik.
“Waktu itu, Mas Sarwono sampai diprofil lengkap dari latar belakang keluarga, sekolah, sampai kehidupan pribadinya. Masa Pak Jokowi, dari Wali Kota, Gubernur, sampai Presiden, tidak ada satu pun suara kritis soal ijazah? Lalu, kenapa sekarang tiba-tiba ramai?” ungkapnya.
Iskandar pun menegaskan bahwa Presiden Jokowi hanyalah bagian dari sistem politik yang lebih besar, dan ia hanya menerima manfaat dari proses yang dijalankan oleh berbagai pihak.
“Pak Jokowi itu hanya penerima manfaat dari mereka yang memang ingin berkuasa. Ini bukan kesalahan pribadi beliau. Kalau memang ada yang ingin mengungkap kebenaran, silakan tanya ke intelijen negara, parpol pengusung, dan KPU. Jangan habiskan energi kita untuk hal yang tidak produktif,” pungkasnya.
