Nusatoday.id – Komite Nasional Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK RI) menyoroti aspek kesejahteraan anggota Polri sebagai salah satu poin krusial yang perlu diprioritaskan dalam agenda Reformasi Polri. Abdullah Kelrey, Ketua Komite Nasional GPK RI, menegaskan bahwa masalah gaji dan tunjangan aparat tidak boleh dikesampingkan di tengah tuntutan tugas yang semakin berat dan kompleks.
Kelrey menyampaikan bahwa anggota Polri bekerja dalam kondisi penuh risiko dan tekanan tinggi mulai dari penegakan hukum, keamanan masyarakat, hingga penanganan berbagai situasi darurat. Namun, menurutnya, kesejahteraan yang diterima belum selaras dengan beban kerja dan eksposur risiko di lapangan. Kata Kelrey, Sabtu, (22/11/2025).
“Reformasi Polri harus melihat kenyataan bahwa banyak anggota masih bergaji pas-pasan. Jangan beri tugas berat kalau gaji dan tunjangan mereka belum memadai. Ini soal keadilan bagi mereka yang menjadi garda terdepan pelayanan publik,” ujar Kelrey.
Ia menilai, pemerintah—baik Presiden maupun Tim Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden dan Kapolri—harus lebih serius memperhatikan aspek kesejahteraan sebagai bagian fundamental dari pembenahan institusi kepolisian. Menurut Kelrey, peningkatan profesionalitas dan integritas Polri tidak akan maksimal jika tidak diimbangi dengan jaminan kesejahteraan yang layak.
Kelrey menjelaskan bahwa kesejahteraan yang rendah dapat menciptakan tekanan ekonomi yang berpotensi mengganggu fokus dan performa anggota saat bertugas. Bahkan, secara umum, rendahnya kesejahteraan aparat di berbagai negara kerap dikaitkan dengan kerentanan terhadap penyimpangan dan maladministrasi. Karena itu, perbaikan gaji dan tunjangan dianggap sebagai investasi negara untuk mendorong stabilitas keamanan dan pelayanan publik.
Selain itu, kebutuhan hidup yang terus meningkat membuat banyak anggota kesulitan memenuhi pengeluaran keluarga. Kondisi ini, kata Kelrey, berpotensi menimbulkan beban pikiran yang berimbas pada kualitas kerja di lapangan.
“Jika ingin Polri modern, humanis, dan dipercaya masyarakat, maka kesejahteraan personelnya harus ditempatkan sebagai prioritas utama. SDM adalah tulang punggung Polri, bukan pelengkap,” tegasnya.
Kelrey berharap Presiden dan jajaran tim reformasi memberikan perhatian serius terhadap isu ini dan memasukkannya dalam langkah prioritas reformasi kepolisian ke depan. Menurut Kelrey, kesejahteraan yang layak bukan hanya hak anggota Polri, tetapi juga kunci untuk menciptakan institusi kepolisian yang kuat, profesional, dan mendapat kepercayaan publik yang lebih tinggi.
