Nusatoday.id – Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur (IKB SBT) menegaskan bahwa kehadiran sejumlah sesepuh SBT pada pertemuan di DPRD bukanlah forum untuk memutuskan perdamaian. Sekretaris Jenderal IKB SBT menyampaikan bahwa para sesepuh hadir karena undangan resmi dari Polres dan Kodim guna menyuarakan himbauan agar masing-masing kelompok menahan diri, bukan untuk menandatangani kesepakatan damai.
Menurut IKB SBT, keputusan terkait perdamaian tidak dapat diambil oleh segelintir orang, terlebih karena undangan tersebut hanya dihadiri oleh sebagian kecil tokoh SBT. “Perdamaian adalah keputusan bersama. Yang hadir kemarin bukan representasi keseluruhan masyarakat SBT,” tegas Sekjen IKB SBT.
Tidak Ada Perdamaian Tanpa Penangkapan Pelaku
IKB SBT mengingatkan bahwa keresahan tidak hanya dirasakan masyarakat SBT, tetapi juga oleh pela-nya dari Tenggara dan Kei. Karena itu, organisasi ini menegaskan bahwa tidak akan ada proses perdamaian apa pun sebelum pelaku pembacokan terhadap Ozi Rumain ditangkap atau menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum.
“Kami sudah menyampaikan jauh-jauh hari kepada Polda Maluku bahwa konflik berlarut seperti ini muncul dari ketidakjelasan penanganan hukum. Jika pelaku tidak ditangkap, maka keresahan akan tetap hidup,” ujar perwakilan IKB SBT.
Kekecewaan Terhadap Lambannya Penegakan Hukum
IKB SBT menyampaikan kekecewaan mendalam atas lambatnya penangkapan pelaku, meskipun bukti-bukti dan informasi terkait identitas pelaku sudah disampaikan kepada pihak kepolisian. Menurut mereka, kasus serupa yang melibatkan kelompok yang sama diduga telah berulang, namun penanganannya dinilai tidak maksimal.
IKB SBT menyatakan bahwa masyarakat SBT, Tenggara, dan Kei selama ini hidup damai di Kota Ambon dan tidak pernah melakukan kekerasan lalu melarikan diri. “Kami selalu mengedepankan hukum. Tetapi jika hukum tidak berjalan, maka wajar ketika muncul keresahan,” ungkapnya.
Harapan bagi Polda Maluku dan Pemerintah Daerah
Dalam pertemuan resmi bersama Polda Maluku, IKB SBT telah menyampaikan bahwa mereka memiliki sejarah perdamaian dengan kelompok yang diduga terlibat. Namun, dengan terulangnya kejadian kekerasan, mereka menilai komitmen damai telah dilanggar oleh pihak yang melakukan tindakan melawan hukum.
“Satu minggu lebih setelah kejadian, penanganan belum maksimal. Ini yang membuat kami resah. Korban bukan hanya anak SBT, tetapi juga anak pela kami, dan bagian dari masyarakat Maluku,” ujar Sekjen IKB SBT.
Imbauan kepada Media
IKB SBT juga meminta media untuk melakukan klarifikasi terhadap pemberitaan mengenai isu perdamaian. Mereka menilai bahwa menyebarkan informasi perdamaian tanpa dasar yang jelas berpotensi menyesatkan publik dan mengabaikan esensi utama, yaitu penegakan hukum.
“Kalian bukan pihak yang bisa menangkap pelaku. Tugas itu adalah milik kepolisian. Jangan sampai pemberitaan membuat publik salah paham seolah-olah sudah ada kesepakatan damai,” tegasnya.
IKB SBT menutup pernyataan dengan menyerukan agar Polda Maluku bergerak cepat demi keadilan dan keamanan masyarakat luas. “Pelaku tidak bisa dibiarkan bebas sementara korban dan keluarga menanggung penderitaan.”
