Indonesia saat ini berada dalam kondisi kerentanan energi yang serius. Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz menjadi pengingat keras bagi pemerintah bahwa ketahanan energi nasional sedang berada di titik nadir.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengibaratkan kondisi saat ini seperti lampu lalu lintas yang sudah berwarna kuning.
“Artinya hati-hati, jangan sampai menyentuh merah,” ujar Komaidi dalam wawancara di Prime Time INAnews TV, Rabu (22/4/2026).
Data menunjukkan jurang yang lebar antara konsumsi dan produksi. Indonesia mengonsumsi 1,6 juta barel minyak per hari, namun produksi domestik hanya mampu menyuplai 600 ribu barel. Defisit 1 juta barel setiap harinya dipenuhi melalui impor yang seluruhnya melewati Singapura.
Kondisi ini diperparah dengan ancaman penutupan Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi bagi 13% impor minyak mentah dan 20% impor BBM Indonesia. Jika jalur ini terganggu, Indonesia terpaksa beralih mencari pasokan ke wilayah jauh seperti Texas, Amerika Serikat.
“Jarak tempuh dari Arab Saudi hanya 8–12 hari, sementara dari Amerika mencapai 45 hari. Padahal, cadangan operasional kita hanya cukup untuk 25 hari. Stok di sini habis sebelum barang dari Amerika sampai,” jelas Komaidi.
Komaidi menyoroti fakta bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan yang tidak memiliki Strategic Petroleum Reserve (SPR) atau cadangan energi milik negara. Selama ini, cadangan 25 hari yang sering disebut hanyalah stok operasional milik badan usaha seperti Pertamina, Shell, dan VIVO.
Dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan yang memiliki cadangan strategis untuk tiga hingga enam bulan, Indonesia sangat rentan terhadap gangguan distribusi global.
Storage minyak Indonesia sebagian besar (54%) terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Lokasi utamanya berada di Plumpang (Jakarta), Balongan, Kalimantan, serta pusat produksi di Riau (Dumai) dan Cilacap. Infrastruktur ini dikelola Pertamina dan badan usaha lain untuk mendukung pasokan BBM nasional.
Lonjakan harga minyak mentah dunia dari asumsi APBN sebesar $70 per barel menjadi aktual $90 per barel menciptakan lubang fiskal yang besar.
Komaidi menghitung setiap kenaikan $1 akan menambah defisit Rp6–7 triliun.
“Selisih $20 dikalikan Rp7 triliun, artinya ada beban tambahan sekitar Rp140 triliun. Itu baru dari subsidi BBM dan LPG,” paparnya.
Situasi LPG juga harus jadi perhatian serius, karena 70% pasokan diimpor dari dua wilayah yang sedang berkonflik: Amerika Serikat dan Timur Tengah.
Dengan harga keekonomian Rp20.000 per kg dan harga jual subsidi Rp4.250 per kg, negara menanggung beban subsidi Rp15.000 untuk setiap kilogram LPG yang dikonsumsi masyarakat.
Di tingkat kebijakan, Komaidi menyayangkan revisi UU Migas yang terbengkalai selama 14 tahun. Ketidakpastian hukum ini membuat investor asing lebih memilih berinvestasi di Afrika atau Malaysia.
Selain itu, transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) terhambat oleh struktur pasar yang bersifat monopsoni, dimana PLN menjadi satu-satunya pembeli.
“Kalau PLN tidak mau beli karena harga lebih tinggi dari biaya pokok mereka, pengembang EBT tidak punya pilihan. Jual ke siapa lagi, ” tegasnya.
Untuk menghadapi krisis ini, ReforMiner Institute mengusulkan beberapa langkah strategis :
1. Kerugian tidak boleh hanya ditanggung APBN. Pertamina harus merelakan marginnya, dan masyarakat harus siap menghadapi penyesuaian harga.
2. Mendorong transportasi publik listrik dan memperluas jaringan pengumpan (feeder) di kota satelit.
3. Membangun transmisi antar-pulau untuk mengatasi kelebihan pasokan di Jawa dan pemadaman di luar Jawa.
“Konflik Iran-Amerika harus menjadi ember air dingin yang membangunkan kita. Kita punya potensi untuk berdaulat di 2040, tapi yang kurang adalah kemauan untuk bergegas melakukan perbaikan nyata,” tutup Komaidi.
