Nusatoday.id – Aliansi Rakyat Anti Kezhaliman (ARAK) menegaskan pentingnya membangun hubungan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem penegakan HAM yang lebih sehat dan konstruktif. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan Ketua ARAK, Dadang Kariaman, organisasi ini menekankan bahwa “Kolaborasi Pemerintah Masyarakat untuk HAM yang Lebih Baik” merupakan pendekatan strategis untuk memperkuat keadilan, mengurangi konflik naratif, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Dadang menyampaikan bahwa pemantauan terhadap dugaan kekerasan aparat dan diskriminasi bukanlah bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan kontribusi masyarakat dalam memastikan tata kelola yang lebih akuntabel. Menurutnya, kritik yang dibangun dengan data, analisis, dan tanggung jawab sosial seharusnya dipahami sebagai masukan yang memperbaiki kinerja, bukan ancaman terhadap stabilitas. “Dalam negara demokratis, kritik adalah vitamin bagi reformasi. Ketika pemerintah membuka ruang dialog, maka kritik justru menguatkan legitimasi, bukan melemahkannya,” ujar, Dadang. Rabu, (10/12/2025).
ARAK mencatat bahwa sejumlah instansi mulai memperlihatkan kemajuan melalui mekanisme pelaporan publik yang lebih responsif, forum dengar pendapat yang melibatkan komunitas terdampak, serta peningkatan prosedur penanganan kasus kekerasan aparat. Bentuk-bentuk keterbukaan ini, menurut Dadang, merupakan sinyal positif bahwa pemerintah bersedia bekerja bersama masyarakat sipil dalam mendorong perubahan. Ia menekankan bahwa pola hubungan yang kooperatif seperti ini mampu meredakan tensi politik dan mengurangi eskalasi narasi konfrontatif yang sering kali digunakan untuk memecah belah opini publik.
Lebih lanjut, Dadang menegaskan bahwa kolaborasi tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol masyarakat, melainkan menyeimbangkannya dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola secara internal. “Kita ingin menghindari polarisasi yang tidak perlu. Ketika ruang dialog dibuka dan dihargai, kritik menjadi lebih substansial, diskursus publik lebih matang, dan advokasi HAM menjadi lebih efektif. Itu jauh lebih produktif daripada saling menuding,” jelasnya.
Sebagai organisasi yang fokus pada pemantauan kekerasan aparat dan diskriminasi, ARAK menilai bahwa sinergi antara negara dan masyarakat dapat mempercepat perubahan sistemik. Mulai dari peningkatan prosedur pengawasan internal, implementasi pelatihan antikekerasan bagi aparat, hingga penyediaan layanan pengaduan berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat mengajukan laporan—semuanya dapat berjalan lebih optimal melalui kerja bersama.
Di akhir pernyataannya, Dadang mengajak seluruh pihak untuk membangun kultur publik yang lebih damai dan saling menghargai. “Kita ingin menciptakan ruang di mana kritik tidak dibalas dengan ketegangan, dan kebijakan tidak dihadapi dengan kecurigaan. Kolaborasi adalah jalan tengah yang memperkuat demokrasi dan memastikan HAM terlindungi bagi semua,” tutupnya.
