Nusatoday id – Desakan penutupan seluruh tempat hiburan malam di wilayah ibu kota selama Bulan Suci Ramadhan kian mengeras. Ketua Bidang PTKP Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW-SEMMI) Jakarta Raya, Zulkarnain Rahangmetan, menegaskan bahwa Dinas Pariwisata layak dicopot apabila tidak segera mengambil langkah tegas dalam waktu 1×24 jam.
Pernyataan keras itu ditujukan kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta agar segera menerbitkan kebijakan resmi penutupan klub malam, diskotik, karaoke, dan bar selama satu bulan penuh Ramadhan di DKI Jakarta.
Menurut Zulkarnain, penutupan sementara bukan sekadar tuntutan moral, melainkan bentuk penghormatan terhadap umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa serta upaya menjaga ketertiban sosial di tengah masyarakat. Ia menilai pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan suasana Ramadhan berlangsung aman, religius, dan kondusif. Ujarnya, Senin, (16/02/2026).
“Kalau dalam 1×24 jam tidak ada langkah konkret berupa surat edaran penutupan, maka pejabat yang berwenang sebaiknya dicopot saja karena dianggap tidak peka terhadap aspirasi masyarakat,” tegasnya kepada awak media.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan serupa bukan hal baru. Pada tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta kerap menerapkan pembatasan operasional hiburan malam selama Ramadhan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai keagamaan mayoritas warga. Karena itu, keterlambatan mengambil keputusan dinilai sebagai kemunduran dalam menjaga harmoni sosial.
PW-SEMMI Jakarta Raya juga membuka kemungkinan melakukan audiensi resmi hingga aksi lanjutan apabila tuntutan tersebut diabaikan. Langkah itu, kata Zulkarnain, merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan moral dan ketertiban umum.
Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai penutupan total berpotensi berdampak pada pekerja sektor hiburan malam serta rantai ekonomi yang bergantung pada aktivitas tersebut. Namun, Zulkarnain menegaskan bahwa kepentingan menjaga kekhusyukan Ramadhan harus ditempatkan di atas pertimbangan ekonomi jangka pendek.
Ia juga mendorong pengawasan ketat dari aparat apabila kebijakan penutupan diberlakukan, guna mencegah praktik operasional terselubung yang kerap muncul setiap tahun. Tanpa pengawasan tegas, menurutnya, aturan hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata di lapangan.
Dengan meningkatnya tekanan publik dan sikap tegas mahasiswa, polemik penutupan tempat hiburan malam kembali menjadi isu sensitif yang mempertemukan dimensi religius, sosial, serta ekonomi dalam dinamika kebijakan ibu kota. Desakan pencopotan pejabat pun menambah tensi politik lokal menjelang Ramadhan tahun ini.
