Nusatoday.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Aksi Mahasiswa Indonesia (HAMAS INDONESIA) menggedor nurani kekuasaan dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Aksi ini bukan sekadar teriakan di jalan, melainkan sirene darurat atas dugaan bobroknya pengelolaan anggaran triliunan rupiah yang setiap tahun digelontorkan untuk merawat urat nadi Ibu Kota, namun hasilnya justru berbanding terbalik: jalan berlubang, tambal sulam asal-asalan, dan keselamatan publik yang dipertaruhkan.
Koordinator aksi, Heder, menyebut kondisi ini sebagai tamparan keras bagi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, derasnya aliran dana ke Dinas Bina Marga seolah lenyap ditelan aspal yang cepat rusak, proyek yang tak bermutu, dan sistem pengawasan yang tumpul. Anggaran jumbo yang seharusnya menjelma menjadi jalan mulus dan aman, justru berubah menjadi simbol kegagalan tata kelola dan potensi bancakan elite birokrasi.
Heder menegaskan, sudah saatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi menutup mata. Ia mendesak Aparat Penegak Hukum bersama pemerintah daerah melakukan audit menyeluruh dan tanpa kompromi terhadap seluruh penggunaan anggaran Dinas Bina Marga. Transparansi dan akuntabilitas, kata dia, bukan sekadar jargon, melainkan keharusan mutlak demi memastikan setiap rupiah uang rakyat tidak menguap dalam gelapnya praktik korupsi dan permainan proyek.
Lebih jauh, Meeka menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi, Bareskrim Polri, dan Kejaksaan Agung turun gunung melakukan audit investigatif mendalam atas triliunan rupiah anggaran pemeliharaan infrastruktur jalan di Jakarta. Mereka menilai, skala anggaran yang fantastis mustahil dibiarkan tanpa pengawasan superketat, karena di situlah potensi penyimpangan tumbuh subur seperti jamur di musim hujan.
Mahasiswa juga mendesak agar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, segera diperiksa secara hukum. Penggunaan anggaran pemeliharaan jalan yang dinilai sarat kejanggalan, minim transparansi, dan jauh dari rasa keadilan publik, dianggap sebagai indikasi kuat adanya persoalan serius dalam tata kelola dan pertanggungjawaban.
Tak berhenti di situ, mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta segera mengevaluasi total seluruh pejabat di lingkungan Dinas Bina Marga. HAMAS INDONESIA bahkan secara tegas meminta Heru Suwondo dicopot dari jabatannya, karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan membiarkan proyek-proyek bermasalah terus berulang tanpa perbaikan berarti.
Bagi mahasiswa, membiarkan kondisi ini sama saja dengan membiarkan uang rakyat terus mengalir ke lubang hitam birokrasi, sementara warga Jakarta dipaksa melaju di atas jalan rusak yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawa.
